DPR Minta Transisi Kementerian Haji Tidak Ganggu Layanan Jemaah Haji 2026

Indoragamnewscom, JAKARTA-Proses pengalihan wewenang penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umroh dipastikan tidak akan menurunkan kualitas layanan jemaah haji 2026.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhammad Husni, menilai masa transisi kelembagaan ini berjalan stabil karena ditopang oleh sumber daya manusia yang berpengalaman. Sebagian besar personel yang mengisi struktur baru merupakan pejabat yang sebelumnya telah mengelola urusan haji di bawah naungan Kementerian Agama.

Kesiapan kompetensi petugas di tingkat wilayah menjadi salah satu indikator keberhasilan transisi ini. Di Sumatra Utara, misalnya, jabatan strategis diisi oleh figur yang telah lama bergelut dalam teknis operasional pemberangkatan jemaah.

Pola rekrutmen yang memanfaatkan tenaga ahli lama dianggap mampu meminimalisir risiko kegagalan koordinasi yang biasa terjadi pada lembaga baru.

“Masalah transisi dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji, secara umum SDM-nya tidak ada masalah. Kita bisa melihat bahwa yang bertugas di Kementerian Haji saat ini juga merupakan orang-orang yang sebelumnya menangani urusan haji di Kementerian Agama,” ujarnya kepada Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Medan, Sumatra Utara, Sabtu (21/2/2026).

Husni menekankan bahwa keberlanjutan pengalaman sangat krusial agar standar pelayanan tidak dimulai dari nol kembali.

Baca Juga

Berbelanja di Pasar Tradisional: Pengalaman yang Nyaman dan Belanja Segar

“Di Sumatra Utara, Kepala Kanwil-nya juga sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Haji di Kanwil Kementerian Agama Sumut. Jadi secara pengalaman dan kompetensi, mereka sudah siap,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Selain aspek manajerial, pemerintah juga memperketat standar kualifikasi petugas lapangan melalui program pelatihan yang lebih intensif. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, masa pembekalan bagi petugas kini diperpanjang untuk memastikan penguasaan materi pelayanan secara komprehensif.

Fokus pelatihan mencakup ketahanan fisik, pemahaman regulasi di Arab Saudi, hingga kesiapan mental dalam mendampingi jemaah.

“Secara nasional, petugas haji dilatih dengan tempo yang lebih lama agar benar-benar siap dalam melayani jemaah pada 2026. Tidak ada lagi yang sifatnya instan. Mereka dipersiapkan secara matang, baik dari sisi ilmu, fisik, maupun mental,” jelasnya.

Langkah ini diambil untuk menghapus praktik penunjukan petugas secara mendadak yang pada masa lalu sering memicu komplain dari jemaah karena pelayanan yang tidak optimal.

Legislator asal daerah pemilihan Sumatra Utara ini optimistis bahwa pembenahan dari sisi kelembagaan dan kualitas SDM akan membuahkan hasil signifikan pada musim haji 1447 Hijriah.

“Dulu kita masih mendengar ada petugas yang ditunjuk secara mendadak, sehingga pelayanan kepada jemaah belum maksimal. Sekarang, semua dipersiapkan dengan lebih baik,” ucapnya.

Persiapan yang matang sejak dini diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan teknis di tanah suci kelak.

“Kita tetap optimistis haji tahun 2026 akan lebih baik dari sebelumnya, karena seluruh aspek, baik kelembagaan maupun kesiapan petugas, sudah dipersiapkan secara matang,” pungkas Husni.