Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sedang berbincang dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait/Foto: Istimewa
Indoragamnewscom, BANDUNG-Pemerintah Provinsi Jawa Barat menanggung iuran asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja genting di Purwakarta. Gubernur Dedi Mulyadi menyebut ini bentuk intervensi nyata untuk sektor informal.

Keputusan itu diumumkan Dedi saat meninjau sentra produksi genting di Kecamatan Plered, Selasa (14/4/2026). Para pekerja yang selama ini tak memiliki jaminan sosial kini bisa bernapas lega.
“Pemprov akan masuk memberikan asuransi ketenagakerjaan bagi para pekerja genteng. Ini bentuk perlindungan agar mereka bekerja dengan tenang dan lebih produktif,” ujar Dedi.
Pemprov Jabar tahun ini mengalokasikan Rp60 miliar untuk perlindungan pekerja informal. Tahun lalu, Rp25 miliar di antaranya sudah digulirkan untuk menjangkau satu juta pekerja seperti sopir, kuli bangunan, hingga pemulung.

Langkah ini menyasar pekerja genting yang selama ini berada di luar sistem jaminan sosial formal. Mereka tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan karena statusnya sebagai buruh harian lepas di industri kecil dan menengah.
Dedi tak berhenti di asuransi. Ia juga menyoroti upah pekerja genting di Cianjur, Garut, dan Kuningan yang masih berkisar Rp30 ribu hingga Rp50 ribu per hari. Angka itu, menurutnya, mustahil untuk keluar dari garis kemiskinan.
“Kalau upahnya hanya Rp30 ribu sampai Rp50 ribu, sulit bagi pekerja untuk keluar dari kemiskinan. Maka pengusaha juga harus menaikkan upah, minimal ada kenaikan yang berdampak,” katanya.
Kunjungan Dedi ke Plered juga bagian dari dukungannya terhadap program gentengisasi nasional yang digencarkan Menteri Perumahan Maruarar Sirait. Program ini membutuhkan genteng lokal—sekitar 730 keping per unit rumah subsidi.
“Merayakan lakunya genteng Plered, biar genteng Plered tidak lesu lagi,” kata Dedi.
Menurut Dedi, kemiskinan di Jawa Barat tak bisa ditekan hanya dengan intervensi parsial. Perlindungan sosial dan perbaikan struktur upah harus berjalan beriringan.
“Kemiskinan di Jawa Barat salah satunya dipicu oleh rendahnya pendapatan pekerja di sektor-sektor tradisional, termasuk industri genting,” ujarnya.






