Sari Yuliati Serahkan BSPS di Lombok Timur, Targetkan 400 Ribu Rumah Layak per Tahun

Indoragamnewscom, JAKARTA-Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menegaskan bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah menjadi instrumen penting pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah menargetkan perbaikan dan pembangunan hingga 3 juta rumah layak huni sampai tahun 2029, dengan jangkauan sekitar 400 ribu unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) per tahun di seluruh Indonesia.

Dalam kunjungannya ke Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Sari menyerahkan bantuan BSPS secara simbolis. Program ini akan diberikan secara bertahap untuk daerah Lombok dan Nusa Tenggara Timur secara merata dengan data yang akurat.

“BSPS ini merupakan program stimulan, bukan bantuan penuh. Pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam memperbaiki rumahnya secara mandiri,” ucapnya dikutip Senin (4/5/2026).

Ia menjelaskan bahwa melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, setiap unit rumah mendapatkan bantuan Rp20 juta. Rinciannya, Rp17,5 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja. Dana tersebut tidak diberikan langsung kepada penerima manfaat, melainkan dibayarkan ke penyedia material dan tukang untuk memastikan transparansi dan ketepatan sasaran.

Konsep BSPS mengedepankan semangat gotong royong antara pemerintah dan masyarakat. Jika kebutuhan renovasi melebihi nilai bantuan, masyarakat didorong untuk menambah secara swadaya. “Tujuan akhirnya bukan hanya memperbaiki rumah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup. Rumah yang layak akan berdampak langsung pada kesehatan keluarga, mulai dari sanitasi yang baik, tidak ada kebocoran, hingga lingkungan yang lebih sehat. Dari situ, produktivitas meningkat dan perekonomian keluarga ikut terdongkrak,” jelas politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Sari memastikan komitmennya untuk terus mengawal program BSPS. Pada tahun ini, alokasi BSPS di Pulau Lombok mencapai sekitar 1.400 unit rumah, dengan Kabupaten Lombok Timur mendapatkan sekitar 350 unit. “Saya akan terus menjemput bola agar program-program pemerintah benar-benar hadir di tengah masyarakat, khususnya di NTB,” tegas legislator Dapil Nusa Tenggara Barat II.

Pimpinan DPR RI Koordinator Ekonomi dan Keuangan itu mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang melanjutkan berbagai program pro-rakyat dari pemerintahan sebelumnya, termasuk BSPS. “Jika program ini berjalan optimal dan merata, maka cita-cita menuju NTB mandiri bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan,” pungkasnya.