DPR Desak Pemenuhan Radar Cuaca BMKG, Ratusan Miliar Terhambat

Indoragamnewscom, JAKARTA-Komisi V DPR RI meminta pemerintah segera memenuhi kebutuhan pengadaan dan modernisasi radar cuaca milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Ketersediaan sistem deteksi cuaca yang memadai dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keselamatan masyarakat, khususnya nelayan, serta memperkuat mitigasi bencana di berbagai daerah .

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw mengungkapkan bahwa BMKG masih menghadapi kekurangan puluhan unit radar. Selain itu, sejumlah radar yang beroperasi juga telah melampaui usia teknis sehingga memerlukan penggantian dan pembaruan teknologi.

“Kita mendapat informasi bahwa masih ada kekurangan sekitar 30 radar yang diperlukan. Selain itu, ada sekitar 20 radar yang sudah melewati masa operasionalnya. Umumnya radar digunakan sekitar 10 tahun, tetapi ada yang sudah berusia 15 tahun sehingga perlu segera diganti dan dimutakhirkan,” ujar Roberth kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, informasi cuaca yang akurat dan cepat merupakan kebutuhan vital. Tanpa dukungan peralatan memadai, kemampuan pemerintah dalam memberikan peringatan dini dan membantu masyarakat mengantisipasi cuaca ekstrem menjadi terbatas.

“Apapun informasi terkait cuaca sangat dibutuhkan masyarakat. Jika informasi itu tidak tersedia secara optimal, bagaimana masyarakat bisa melakukan antisipasi terhadap potensi bahaya yang akan terjadi,” tegasnya.

Data BMKG menunjukkan Indonesia idealnya memerlukan 75 radar cuaca, namun baru memiliki 44 unit. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengakui keterbatasan jumlah radar masih menjadi kendala utama pelayanan peringatan dini.

Selain kekurangan alat, terdapat hambatan anggaran hampir Rp1 triliun dalam rencana strategis BMKG tahun 2026.

“Jadi di dalam rencana strategis BMKG, itu tercatat pagu kebutuhan untuk 2026 adalah Rp3,55 triliun. Untuk pagu efektif yang kami kelola untuk tahun 2026 ini adalah Rp2,577 triliun, jadi ada backlog sekitar Rp978 miliar,” kata Faisal.

Keterbatasan itu berdampak pada revitalisasi jaringan observasi radar cuaca dan menyebabkan sejumlah wilayah belum terjangkau, termasuk Aceh dan Papua.

“Ada beberapa tempat yang masih belum tercover radar. Ada beberapa tempat, termasuk yang kemarin kejadian banjir di Aceh Jaya, itu tidak tercover radar di Sultan Iskandar Muda maupun di Kualanamu,” ungkap Faisal.

Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah wilayah Papua yang masuk dalam kategori blank spot radar cuaca.

Selain menyoroti kebutuhan BMKG, Komisi V DPR juga memberikan perhatian terhadap dukungan anggaran bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Roberth menegaskan pemenuhan kebutuhan operasional Basarnas tidak boleh diabaikan karena berkaitan langsung dengan penyelamatan nyawa.

“Basarnas ini menyangkut nyawa manusia. Karena itu, kebutuhan Basarnas harus dapat dipenuhi, terutama ketika terjadi bencana atau kecelakaan yang memerlukan respons cepat dan efektif,” katanya.