BKSAP Dorong Diplomasi Tak Lagi Sekadar Urusan Pusat

Indoragamnewscom, JAKARTA-Selama ini diplomasi dianggap urusan eksklusif pemerintah pusat dan DPR. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI justru mendorong perubahan: diplomasi modern harus melibatkan pemerintah daerah.

Pesan itu mengemuka dalam pertemuan delegasi BKSAP dengan Gubernur Bali I Wayan Koster, jajaran Forkopimda, dan penggiat pariwisata di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Jumat (19/6/2026).

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menilai kepentingan nasional di forum internasional tak akan terjaga paripurna jika hanya mengandalkan jalur pusat. Daerah, menurutnya, memegang peran kunci karena keberhasilan diplomasi pada akhirnya berdampak langsung pada kebijakan dan pembangunan di tingkat kota dan kabupaten.

“Diplomasi itu tidak lagi hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Kami selalu mengatakan bahwa DPR juga memiliki peran sebagai second track diplomacy, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana hari ini diplomasi dilakukan secara multitrek,” ujar politisi PDI Perjuangan itu usai pertemuan.

Politisi asal Papua tersebut menjelaskan, kehadiran Indonesia di forum internasional tak boleh sekadar memenuhi undangan sidang. Negara harus mampu turut menentukan arah kebijakan global yang sejalan dengan kepentingan nasional. Tanpa dukungan daerah, posisi tawar Indonesia di mata dunia dinilainya tidak akan optimal.

Senada dengan Irine, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, melihat kanal diplomasi parlemen selama ini belum dimaksimalkan untuk kepentingan daerah. Padahal, forum-forum internasional bisa menjadi pintu masuk pemasaran pariwisata dan produk unggulan daerah.

“Berkenaan dengan diplomasi, kita banyak membahas bagaimana kita bisa menggunakan channel-channel diplomasi parlemen ini untuk meningkatkan marketing sehingga semakin meyakinkan para wisatawan luar negeri untuk hadir,” jelas politisi Partai Demokrat tersebut.

Melalui pendekatan diplomasi multitrek, BKSAP berkomitmen menjadikan diplomasi parlemen sebagai jembatan antara kepentingan nasional dan potensi daerah. Setiap kerja sama internasional yang dijalin diharapkan tak lagi berhenti di ruang rapat, tetapi memberikan manfaat konkret bagi pembangunan di seluruh Indonesia—termasuk di desa-desa dan kabupaten.