Komisi XI Soroti Desain Kapal dan Target Operasi PELNI

Indoragamnewscom, JAKARTA-Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyoroti proses pengadaan tiga kapal baru PT PELNI yang didanai Penyertaan Modal Negara (PMN) total Rp4 triliun. Pengadaan tersebut untuk menggantikan armada berusia lebih dari 40 tahun.

PMN diajukan pada 2024 untuk tahun anggaran 2025. DPR menyetujui Rp1,5 triliun sebagai uang muka, lalu pada PMN 2026 menyetujui tambahan Rp2,5 triliun.

Andreas menjelaskan, dalam pelaksanaannya terjadi perubahan kewenangan pengelolaan PMN menyusul pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Kewenangan yang sebelumnya di bawah Kementerian Keuangan kini dialihkan ke BPI Danantara.

Ia mengingatkan agar transisi tersebut tidak mengganggu pengadaan kapal. Berdasarkan perencanaan awal, pengadaan tiga kapal baru ditargetkan selesai akhir 2028, namun perkembangan terakhir memperkirakan mundur menjadi akhir 2029.

“Kita menginginkan agar proses tersebut jangan sampai mengganggu proses pengadaan,” tegasnya usai peninjauan kondisi dan kelaikan Kapal KM Kelimutu di Terminal Penumpang Surabaya dikutip Minggu (21/6/2026).

Kapal-kapal baru akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan Public Service Obligation (PSO), melayani rute yang secara komersial kurang menguntungkan namun penting bagi konektivitas wilayah.

“Di situlah kehadiran Public Service Obligation atau pelayanan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah sangat diperlukan melalui moda pelayaran PT PELNI,” jelasnya.

Andreas juga menyoroti proses penyusunan desain grafis kapal yang menurutnya baru dilakukan saat ini. Padahal pengajuan PMN dan perhitungan kebutuhan anggaran telah dilakukan sebelumnya. Komisi XI mempertanyakan dasar perhitungan biaya apabila desain kapal belum selesai saat usulan diajukan.

“Kalau desainnya baru sekarang, pada saat mengajukan PMN itu menghitung harganya seperti apa. Bagaimana itu bisa terjadi,” tandas Andreas.

Berdasarkan penelusuran, proses pengadaan tiga kapal baru PELNI senilai Rp4,5 triliun—Rp4 triliun dari PMN dan Rp500 miliar dari dana internal perusahaan—saat ini masih pada tahap penyusunan desain.

Konsultan desain telah ditunjuk dengan perkiraan waktu penyusunan 17 bulan sebelum masuk tahap pembangunan. Kapal pertama pengganti KM Umsini ditargetkan beroperasi semester I 2029, kapal kedua pengganti KM Kelimutu semester II 2029, dan kapal ketiga pengganti KM Lawit semester I 2030.

Atas temuan tersebut, Andreas menegaskan Komisi XI DPR RI akan melakukan re-evaluasi terhadap proses pemberian PMN guna memastikan tata kelola anggaran negara berjalan akuntabel dan tepat sasaran.