Anggota DPR Tegur Keras Bulog: Beras Bantuan Tak Layak di Bangkalan

Indoragamnewscom,JAKARTA-Temuan beras bantuan pangan yang dinilai tidak layak konsumsi di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, menuai kecaman. Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv menyampaikan keprihatinan dan teguran keras atas kejadian tersebut.

“Saya menyampaikan teguran keras atas kejadian ini. Bantuan pangan adalah hak masyarakat yang harus diterima dalam kondisi layak, aman, dan bermutu. Tidak boleh ada toleransi terhadap beras bantuan yang kualitasnya buruk, apalagi jika sampai dinilai tidak layak konsumsi,” tegas Rajiv sebagaimana dikutip Parlementaria di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Ia menilai kejadian ini harus menjadi perhatian serius bagi Bulog, Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, serta seluruh pihak dalam rantai penyimpanan dan distribusi. Menurutnya, persoalan ini tidak cukup hanya diselesaikan dengan penggantian beras.

“Penggantian beras memang wajib dilakukan segera. Namun itu belum cukup. Harus ada evaluasi total dari kondisi gudang, proses penyimpanan, quality control, sampai distribusi ke titik penerima. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban akibat lemahnya pengawasan,” tuturnya.

Distribusi Beras Pengganti Dipercepat

Rajiv meminta distribusi beras pengganti kepada penerima di Bangkalan dan seluruh Indonesia dipercepat, tanpa mengurangi standar pemeriksaan mutu.

“Saya minta distribusi beras pengganti dipercepat. Hak masyarakat harus segera dipenuhi. Tetapi percepatan ini tetap harus disertai pengecekan kualitas yang ketat, jangan sampai masalah yang sama terulang,” ungkap legislator Fraksi Partai NasDem asal Dapil Jabar II itu.

Ia mendorong Bulog untuk segera melakukan perbaikan gudang simpan, terutama pada aspek kebersihan, kelembaban, ventilasi, pengendalian hama, sistem rotasi stok, serta standar pemeriksaan sebelum beras keluar dari gudang.

“Kalau masalahnya ada pada gudang simpan, maka gudang harus segera diperbaiki. Kalau masalahnya ada pada pengawasan, maka SOP dan petugasnya harus dievaluasi. Kalau terbukti ada kelalaian, pimpinan BULOG setempat harus bertanggung jawab,” tuturnya.

Alarm Nasional

Rajiv menambahkan kejadian di Bangkalan harus menjadi pelajaran nasional agar kasus serupa tidak terulang. Ia meminta Bulog dan Badan Pangan Nasional melakukan audit kualitas bantuan pangan secara menyeluruh di daerah-daerah lain.

“Kasus Bangkalan ini harus menjadi alarm. Jangan menunggu ada keluhan baru bergerak. Pemeriksaan mutu harus dilakukan sebelum bantuan dikirim, bukan setelah masyarakat atau perangkat desa menemukan masalah,” jelasnya.

Ia menegaskan akan mendorong pengawasan lebih ketat terhadap tata kelola cadangan beras pemerintah, termasuk penyimpanan, pengeluaran stok, dan distribusi bantuan pangan kepada masyarakat.

“Bantuan pangan menyangkut kebutuhan dasar rakyat. Karena itu, pengelolaannya harus transparan, profesional, dan akuntabel. Negara tidak boleh hadir dengan bantuan yang asal sampai, tetapi harus benar-benar layak diterima masyarakat,” tutupnya.