ASN WFH Setiap Jumat, Pemerintah Targetkan Efisiensi Rp130 Triliun

Indoragamnewscom, JAKARTA-Pemerintah secara resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak satu hari dalam seminggu, yakni setiap hari Jumat, mulai 1 April 2026.

Kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi besar-besaran struktur budaya kerja dan efisiensi energi nasional yang ditargetkan mampu menghemat anggaran hingga Rp130 triliun. Sektor swasta pun diimbau untuk mengadopsi pola serupa.

Langkah WFH dirancang untuk mencapai tiga sasaran utama: efisiensi operasional birokrasi, akselerasi digitalisasi sistem kerja, serta reduksi mobilitas masyarakat guna menekan konsumsi energi.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan respons proaktif terhadap dinamika global sekaligus momentum untuk mengoptimalkan penggunaan energi secara lebih bijak.

Kendati demikian, pemerintah memastikan sektor-sektor vital seperti layanan kesehatan, keamanan, logistik, transportasi, dan perbankan tetap beroperasi secara normal (Work From Office). Institusi pendidikan juga dipastikan tidak mengalami perubahan pola belajar tatap muka.

Pemerintah menargetkan penghematan anggaran yang signifikan melalui pemangkasan biaya perjalanan dinas sebesar 50 persen untuk skala domestik dan hingga 70 persen untuk perjalanan luar negeri.
Alokasi anggaran hasil penghematan ini, yang diperkirakan mencapai Rp121 triliun hingga Rp130 triliun, akan dialihkan untuk program prioritas nasional, termasuk percepatan pemulihan di wilayah Sumatera.

Angka ini merupakan bagian dari efisiensi yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2026 tentang Efisiensi Belanja Negara.

Terkait kebijakan energi, pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dan non-subsidi di level saat ini. Namun, pengawasan distribusi BBM subsidi kini diperketat dengan penggunaan sistem kode batang (barcode) MyPertamina, dengan batas pembelian maksimal 50 liter per hari bagi kendaraan non-angkutan umum.

Langkah ini diambil untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan mengurangi kebocoran yang selama ini terjadi. Pemerintah sebelumnya mencatat konsumsi BBM subsidi pada 2025 mencapai 25,8 juta kiloliter, melampaui kuota yang ditetapkan.

Dalam tinjauan terhadap program kesejahteraan, pemerintah juga melakukan penyesuaian pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan fokus implementasi lima hari kerja dalam seminggu.
Pengecualian tetap diberikan bagi wilayah asrama, daerah tertinggal (3T), dan zona dengan prevalensi stunting tinggi. Penyesuaian ini diproyeksikan mampu memberikan efisiensi anggaran sebesar Rp20 triliun.

Hingga awal Maret 2026, program MBG telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Menutup pernyataan resminya, Sekretaris Kabinet menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam masa transisi ini.

“Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi mendukung transformasi budaya kerja ini. Mari tetap tenang dan produktif karena situasi terkendali. Kebijakan ini bersifat dinamis; setiap perkembangan akan disampaikan secara transparan kepada publik,” ujar Teddy Indra Wijaya.