Badan Gizi Nasional Bantah Keuntungan Mitra SPPG Capai Miliaran Rupiah

Indoragamnewscom, JAKARTA-Badan Gizi Nasional (BGN) mengklarifikasi simpang siur informasi di media sosial mengenai proyeksi keuntungan fantastis mitra Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG).

Klaim yang menyebutkan mitra bisa meraup laba bersih hingga Rp 1,8 miliar per tahun dinyatakan tidak sesuai dengan fakta teknis maupun skema investasi program.

Fokus utama investasi mitra Badan Gizi Nasional sebenarnya terletak pada pengembalian modal atas pengadaan fasilitas dapur berstandar tinggi yang menelan biaya miliaran rupiah.

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional, Sony Sonjaya, menegaskan bahwa angka Rp 1,8 miliar yang ramai dibicarakan publik bukanlah keuntungan bersih atau margin profit.

Angka tersebut merupakan bagian dari proses pengembalian investasi yang sebelumnya diwajibkan kepada mitra pengelola.

Menurutnya, publik salah kaprah dalam menerjemahkan nilai pengembalian modal sebagai keuntungan murni dalam skema program tersebut.

“Pernyataan mitra mendapat ‘untung bersih’ Rp 1,8 miliar itu tidak benar. Itu angka fiktif, bukan margin, melainkan pengembalian investasi tahap awal,” ujar Sony pada Minggu (22/2/2026).

Sony menjelaskan bahwa investasi yang dikucurkan mitra SPPG meliputi komponen besar seperti pengadaan lahan, pembangunan fisik fasilitas, hingga peralatan dapur dengan spesifikasi teknis yang ketat.
Pemerintah memberikan insentif bukan sebagai bonus cuma-cuma, melainkan bentuk apresiasi atas belanja modal yang ditanamkan mitra untuk memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan nasional.

“Kompor harus bertekanan tinggi, instalasi limbah wajib punya IPAL, ada penyaring lemak dan standar teknis lain. Insentif pemerintah diberikan agar spesifikasi dapur MBG terpenuhi,” tambahnya.

Berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) 401.1 Tahun 2026, modal awal yang harus disiapkan setiap mitra berkisar antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 6 miliar.
Variasi nilai ini sangat bergantung pada lokasi geografis dan harga lahan di daerah masing-masing. Seluruh dana tersebut merupakan belanja modal (Capital Expenditure) yang harus dipenuhi secara mandiri oleh mitra sebelum menjalankan operasional.

Selain persoalan finansial, BGN juga menepis isu miring mengenai adanya privilese bagi kelompok politik tertentu dalam pemilihan mitra SPPG.

Sony menegaskan bahwa mekanisme verifikasi yang dijalankan oleh lembaganya bersifat administratif dan teknis, tanpa melihat latar belakang politik maupun asosiasi pengusaha tertentu yang menaungi calon mitra.

“Verifikasi hanya memeriksa legalitas yayasan, NPWP, NIB, dan memastikan lokasi dapur memenuhi standar. Tidak ada pengecekan afiliasi politik,” tegas Sony.

Untuk menjamin transparansi, proses penyaringan calon mitra melibatkan 120 verifikator independen, bukan diputuskan secara subjektif oleh pimpinan BGN.
Selain itu, sebanyak 30 ribu personel Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) diterjunkan langsung ke lapangan guna memastikan validitas fisik bangunan dan kepatuhan terhadap standar teknis yang telah ditetapkan.

“SPPI hanya melihat spesifikasi dan fisik dapur MBG. Tidak ada pertanyaan siapa pemiliknya atau terafiliasi partai apa,” ujar Sony.