Charles Honoris: Insentif Rp6 Juta untuk SPPG Tutup adalah Skandal Moral

Indoragamnewscom, JAKARTA-Charles Honoris tidak mencari basa-basi. Baginya, keputusan Badan Gizi Nasional tetap mengucurkan insentif harian ke ribuan dapur MBG yang sedang disanksi sudah melampaui batas kewajaran.

“Pernyataan Kepala BGN bahwa pihaknya tetap menggelontorkan insentif Rp6 juta per hari kepada SPPG yang ditutup sementara bukan sekadar cacat logika, melainkan sebuah skandal moral dan penghinaan telanjang terhadap nalar publik,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR itu dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (1/5/2026).

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan sebanyak 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dihentikan sementara operasionalnya. Namun, dapur-dapur program Makan Bergizi Gratis itu tetap menerima insentif Rp6 juta per hari. Alasannya, SPPG masih menjalankan kegiatan tertentu hingga operasional kembali normal.

Charles menilai alasan itu tak sejalan dengan efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah.

“Di satu sisi, pemerintah terus menggemborkan retorika efisiensi anggaran dan penghematan di segala lini, namun di sisi lain, uang negara justru dihamburkan secara brutal untuk membiayai unit-unit yang sedang tidak beroperasi karena melakukan pelanggaran,” tuturnya.

Ia membandingkan dengan nasib guru honorer dan kaum pencari kerja. “Di tengah nasib guru honorer yang masih memprihatinkan dan sulitnya lapangan kerja bagi kaum muda, pemerintah justru begitu dermawan memberikan ‘hadiah’ kepada SPPG bermasalah,” ungkap Charles.

Pertanyaan mendasar yang ia lontarkan: bagaimana mungkin pihak yang lalai hingga menyebabkan keracunan justru tetap diguyur insentif setiap hari?

Data BGN per 29 April 2026 menunjukkan dari 1.720 SPPG yang dihentikan sementara, sebanyak 1.356 unit masuk kategori suspend mayor dan dipastikan tidak menerima insentif. Kategori ini mencakup SPPG dengan fasilitas tidak layak, pelanggaran standar higiene, atau praktik tidak sehat seperti monopoli supplier.

Hanya SPPG dengan kesalahan teknis minor—misalnya kegagalan prosedur memasak tanpa indikasi pelanggaran sistemik—yang masih bisa menerima insentif selama masa pembenahan.

Namun Charles meragukan angka resmi tersebut. Ia mengaku menerima laporan bahwa jumlah dapur yang ditutus mencapai 3.778 unit, bukan 1.720.

“Kalau SPPG-SPPG bermasalah itu ditutup selama dua pekan saja, negara seharusnya sudah bisa menghemat Rp317 miliar,” jelasnya.

Menurutnya, anggaran sebesar itu seharusnya dialokasikan ke sektor prioritas: pendidikan atau kesejahteraan tenaga kesehatan di garda terdepan, bukan untuk membayar unit yang sedang disanksi.

Komisi IX, lanjut Charles, akan memanggil Kepala BGN dalam rapat kerja mendatang. Ia menegaskan tujuan awal program ini bukanlah bagi-bagi proyek.

“Tujuan dari Makan Bergizi Gratis ini untuk perbaikan gizi anak, bukan untuk bagi-bagi proyek. Jangan sampai esensi utamanya untuk memperbaiki gizi rakyat justru dikhianati oleh manajemen yang bobrok,” pungkasnya.