Harga Gas Mencekik, Politisi PDIP Ini Ingatkan Ancaman Deindustrialisasi

Indoragamnewscom, MEDAN-Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai mahalnya harga energi, khususnya gas bumi, telah menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan industri manufaktur nasional.

Kondisi ini dinilai berpotensi mendorong terjadinya deindustrialisasi di tengah upaya pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi dan mendorong agenda Industri Hijau (Green Industry).

Hal tersebut disampaikan Novita saat kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Balai Diklat Industri Medan, Sumatera Utara, Kamis (5/2/2026).

Menurut legislator perempuan satu-satunya dari daerah pemilihan Jawa Timur VII itu, berbagai keluhan pelaku industri bermuara pada satu persoalan utama, yakni tingginya biaya energi yang semakin membebani sektor produksi.

Biaya Produksi Naik, Daya Saing Melemah

Kenaikan harga gas dinilai berdampak langsung terhadap biaya produksi yang melonjak. Di sisi lain, daya beli masyarakat tidak memungkinkan industri menaikkan harga produk secara signifikan. Akibatnya, stok barang menumpuk, produksi tersendat, dan daya saing industri nasional menurun.

“Kita sepakat mendorong asta cita Bapak Presiden Prabowo mencapai target pertumbuhan ekonomi, tetapi kalau biaya energinya menjadi tekanan finansial serius bagi pelaku industri, maka industri dalam negeri kita justru terancam tumbang. Ini kontradiksi kebijakan yang harus segera diselesaikan,” tegasnya.

Soroti Pasokan Gas dan Kesenjangan Infrastruktur

Novita juga mempertanyakan akar persoalan mahalnya harga gas industri. Ia menyoroti penurunan pasokan, ketergantungan pada sumber alternatif yang lebih mahal, serta beban logistik yang pada akhirnya ditanggung sektor industri.

Selain itu, ia menilai masih terdapat kesenjangan infrastruktur gas nasional. Sumber gas baru banyak ditemukan di Jawa Timur, sementara pusat industri justru terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera. Keterbatasan jaringan pipa transmisi serta fasilitas regasifikasi membuat gas dari hulu belum terserap optimal.

“Ini tugas negara. Kementerian Perindustrian harus mengawal agar serapan gas dari hulu bisa optimal dan benar-benar menurunkan harga bagi industri,” ujarnya.

Dorong Implementasi Transisi Industri Hijau

Tak hanya menyoroti harga, politisi PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya percepatan agenda Transisi Industri Hijau sebagai solusi jangka panjang. Ia mendesak PGN dan pemerintah memaparkan secara konkret implementasi aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) oleh PT Gagas PGN.

Langkah tersebut mencakup pengendalian kebocoran pipa melalui digitalisasi, rehabilitasi lingkungan di area operasional lewat penanaman pohon, serta pemanfaatan biometana dan blue hydrogen sebagai bagian dari upaya menuju target net zero emission.

Novita juga mendorong pemerintah menyiapkan insentif fiskal bagi industri yang mulai menerapkan teknologi penurunan emisi seperti carbon capture dan carbon capture storage (CCS/CCUS).

Selain itu, ia menilai instrumen keuangan hijau penting untuk mempercepat pembangunan jaringan gas rumah tangga dan ekosistem bahan bakar gas, termasuk mendorong PT Gagas PGN mempercepat integrasi logistik dengan SPBU di jalur utama seperti Tol Trans Jawa dan Sumatera.

“Komisi VII tidak ingin hanya datang mendengar hal yang baik-baik saja. Kami datang ingin mendengar sumber masalah yang rill dari apa yang selama ini menjadi keluhan para pelaku industri manufaktur yang bergantung besar pada pasokan energi.”

“Kami ingin mendorong kebijakan Energi Industri agar benar-benar berdampak dan Efektif. Transisi Energi Hijau adalah satu-satunya cara mempercepat pertumbuhan ekonomi. Maka kedaulatan Energi Hijau harus segera dimulai dimulai dari merevisi regulasi teknis infrastruktur gas menjadi blue/green hydrogen dimasa depan,” pungkasnya.