Cheroline Minta Pengawasan BBM Subsidi Diperketat, Percepat Transisi ke EBT

Indoragamnewscom, JAKARTA-Anggota Komisi XII DPR RI Cheroline Chrisye Makalew menegaskan pentingnya penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi di tengah tekanan konflik global yang berdampak pada sektor energi.

Menurutnya, tanpa pengawasan ketat, potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi akan terus terjadi dan merugikan masyarakat yang berhak.

Selain itu, ia mendorong percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagai solusi jangka panjang mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap BBM, terutama di wilayah Timur Indonesia seperti Papua.

Cheroline menyoroti bahwa kenyataan di lapangan menunjukkan penyalahgunaan BBM subsidi masih sering terjadi, seperti penimbunan dan penggunaan tidak sesuai peruntukan.

“Perkuat pengawasan dan distribusi BBM agar tidak terjadi penimbunan dan penyalahgunaan. Peruntukan BBM subsidi harus benar-benar kepada masyarakat yang membutuhkan, karena kenyataan di lapangan sering sekali disalahgunakan,” ujar Cheroline dikutip Minggu (5/4/2026).

Data menunjukkan bahwa konsumsi BBM subsidi pada 2025 mencapai 25,8 juta kiloliter, melampaui kuota yang ditetapkan. Kebocoran subsidi akibat pembelian berlebih oleh kendaraan pribadi menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah memberlakukan pembatasan pembelian BBM subsidi maksimal 50 liter per hari melalui sistem barcode MyPertamina mulai 1 April 2026.
Namun Cheroline menilai kebijakan teknis saja tidak cukup tanpa pengawasan yang ketat di lapangan.

Selain pengawasan, Cheroline menekankan perlunya percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagai solusi jangka panjang.

“Pemerintah perlu mempercepat pengembangan EBT untuk listrik agar ketergantungan pada BBM berkurang. Terlebih khusus untuk wilayah Timur Indonesia seperti Papua, kita punya sumber daya alam yang memadai tapi belum maksimal dalam pengelolaan,” jelas politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Indonesia memiliki potensi EBT yang melimpah, termasuk tenaga surya, angin, air, panas bumi, dan bioenergi. Kementerian ESDM mencatat potensi tenaga surya mencapai 3.294 GW, tenaga air 75 GW, dan panas bumi 23,9 GW.

Namun pemanfaatan EBT nasional baru mencapai sekitar 13 persen dari total bauran energi pada 2025. Cheroline menilai Papua memiliki potensi besar untuk pengembangan EBT, namun terkendala infrastruktur dan investasi.

Ia menambahkan, di tengah ketidakpastian global—termasuk konflik Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak hingga US$115 per barel—Indonesia harus menyiapkan langkah strategis menjaga ketahanan energi nasional, baik dari sisi pasokan maupun stabilitas harga.

“Indonesia perlu terus memperkuat cadangan energi nasional, meningkatkan kapasitas produksi dan penyimpanan dalam negeri, serta mempercepat transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan agar ketahanan energi kita semakin kokoh ke depan,” pungkasnya.