Idah Syahidah Ancam Tutup Operasional Satuan Pelayanan Gizi Pelanggar Aturan Makan Bergizi Gratis

Indoragamnewscom, GORONTALO-Implementasi program Makan Bergizi Gratis Gorontalo terancam dievaluasi total setelah ditemukan serangkaian pelanggaran standar operasional prosedur di lapangan.

Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menemukan ketidaksesuaian porsi antarjenjang pendidikan, penggunaan wadah plastik tidak standar, hingga laporan makanan basi saat melakukan inspeksi mendadak ke tiga lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Temuan ini memicu peringatan keras bagi pengelola fasilitas agar segera membenahi manajemen distribusi dan keamanan pangan jika tidak ingin izin operasional mereka dihentikan secara permanen.

Dalam peninjauan yang dimulai pukul 05.00 Wita di wilayah Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo, Kamis (13/2/2026), Wagub mendapati bahwa pembagian nutrisi tidak dilakukan secara proporsional. Standar jumlah kalori dan protein yang seharusnya dibedakan berdasarkan usia peserta didik justru disamaratakan oleh pihak pengelola.

“Berdasarkan SOP, porsi untuk anak TK dan SD harus berbeda dengan SMP dan SMA, baik dari jumlah nasi, protein hewani, maupun sayur. Dari hasil sidak, kami temukan porsinya diratakan. Perbedaannya hanya pada nasi, sementara lauk dan sayur sama untuk semua jenjang. Ini tentu harus segera diperbaiki,” kata Idah Syahidah.

Selain masalah kuantitas, penggunaan wadah plastik biasa dalam proses pemorsian makanan panas menjadi sorotan serius. Praktik ini dinilai berisiko tinggi memicu kontaminasi bahan kimia berbahaya yang dapat merusak kualitas gizi dan mengancam kesehatan anak-anak penerima manfaat.

Persoalan jadwal distribusi juga menjadi temuan krusial yang menyebabkan makanan sampai ke tangan siswa dalam kondisi tidak layak konsumsi. Ketidaksinkronan waktu memasak dengan jadwal istirahat siswa SMP dan SMA membuat makanan tersimpan terlalu lama di dalam wadah.

“Ada keluhan sayur sudah basi. Itu karena disiapkan pada jam yang sama dengan TK dan SD, padahal waktu distribusi untuk SMP dan SMA berbeda. Saya melihat keluhan ini di media sosial jadi harus dicek. Kalau sudah viral, berarti ada yang perlu dibenahi. Tolong SPPG segera melakukan perbaikan,” ujar Idah Syahidah.

Wagub menegaskan bahwa menu untuk siswa TK dan SD wajib bebas dari rasa pedas dan harus terdistribusi tepat pukul 08.00 Wita. Kegagalan mengatur ritme produksi ini dianggap sebagai bentuk kelalaian manajemen yang mencoreng kredibilitas program nasional tersebut.

Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Satgas MBG tidak akan memberikan toleransi terhadap SPPG yang terus mengabaikan prosedur kesehatan dan kecukupan gizi. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap SPPG Talulobotu, SPPG Wumialo, dan SPPG Heledulaa Selatan untuk memastikan perbaikan nyata telah dilakukan.

Idah Syahidah memperingatkan bahwa keberlanjutan program ini sangat bergantung pada kepercayaan publik dan integritas para pengelola di lapangan.

“Program ini sangat baik untuk peningkatan gizi anak-anak. Namun jika standar pelaksanaannya tidak dijaga, hal itu bisa mencoreng program dan menurunkan kepercayaan publik,” tegasnya.

Apabila pelanggaran serupa kembali ditemukan pada pemeriksaan berikutnya, Pemprov Gorontalo memastikan akan mengambil langkah tegas berupa penilaian gagal dan penghentian total aktivitas operasional bagi unit layanan yang bersangkutan.