DPR Desak Transparansi Komitmen Impor Beras dari Amerika Serikat

Indoragamnewscom, JAKARTA-Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendesak pemerintah untuk menjelaskan secara terbuka ihwal komitmen impor beras sebanyak 1.000 ton dari Amerika Serikat dalam kerangka perjanjian dagang bilateral.

Parlemen menegaskan bakal mengkaji kebijakan pangan tersebut secara objektif dengan memprioritaskan aspek perlindungan petani serta ketahanan pangan nasional.

Kendati volume impor tersebut tergolong kecil dibandingkan total produksi nasional, pengawasan ketat terhadap perdagangan komoditas strategis dinilai krusial guna mencegah gejolak pasar maupun depresiasi harga gabah di tingkat produsen.

Adapun langkah pengawasan ini diambil guna memastikan kebijakan eksekutif tidak mendistorsi momentum produksi dalam negeri yang sedang berjalan. Johan Rosihan menengarai adanya risiko terhadap serapan gabah jika koordinasi teknis tidak dilakukan dengan presisi.

“Kami tidak ingin polemik ini menjadi bias politik. Yang terpenting adalah memastikan bahwa kebijakan apa pun tidak mengganggu serapan gabah petani, tidak menekan harga di tingkat produsen, dan tidak merusak momentum produksi dalam negeri,” ujar Johan dikutip pada Jumat (27/06/2026).

Sementara itu, Komisi IV DPR RI berencana meminta penjelasan teknis dalam forum resmi untuk memvalidasi agar komitmen internasional tersebut tidak kontradiktif dengan agenda penguatan swasembada.

Penekanan pada basis data menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mengoptimalkan peran Perum Bulog dalam penyerapan hasil panen rakyat.

Di sisi lain, Johan menegaskan bahwa kedaulatan bangsa sangat bergantung pada stabilitas sektor pangan yang bebas dari gangguan diskursus politik yang tidak produktif.

“Ketahanan pangan adalah soal kedaulatan bangsa. Politik boleh berbeda pendapat, tetapi pangan tidak boleh terganggu. Komisi IV akan tetap fokus memastikan produksi nasional kuat dan petani terlindungi,” tegas politisi Fraksi PKS tersebut.

Upaya pengawalan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap dinamika perdagangan global yang berdampak langsung pada kepentingan domestik.

Langkah ini sejalan dengan komitmen parlemen dalam menjaga stabilitas nasional melalui regulasi dan kebijakan pangan yang berpihak pada keberlanjutan sektor pertanian lokal.