Efisiensi Anggaran Jawa Barat Melalui Skema Kerja dari Rumah

Indoragamnewscom, BANDUNG-Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengklaim kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) berhasil menekan biaya operasional birokrasi secara signifikan.

Langkah ini diproyeksikan mampu mengalihkan beban belanja rutin, seperti listrik, air, dan internet, ke sektor pembangunan yang lebih produktif.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pola kerja ini bukan sekadar respons terhadap instruksi pusat, melainkan bagian dari transformasi birokrasi yang telah diinisiasi sejak enam bulan lalu.

Implementasi WFH dinilai menjadi kunci dalam mengendalikan komposisi anggaran daerah agar tidak habis di ceruk belanja pegawai. Saat ini, proporsi belanja pegawai di lingkungan Pemprov Jabar diklaim telah menyusut hingga menyentuh angka 30 persen.

Sisa anggaran sebesar 60 persen kini dialokasikan untuk pembiayaan infrastruktur, pendidikan, serta layanan kesehatan bagi masyarakat luas.

“WFH di Jabar itu kan sudah berlangsung lama dan sudah berjalan. Jadi kalau hari ini ada penguatan dari pemerintah pusat, ya kita lebih senang,” ujar Dedi Mulyadi dikutip Jumat (3/4/2026).

Ia menambahkan bahwa penurunan mobilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) secara otomatis berdampak pada berkurangnya konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan belanja perjalanan

Selain pembenahan internal, otoritas setempat juga mendorong perubahan gaya hidup publik guna memperkuat efisiensi energi di wilayah tersebut.

Salah satu kebijakan yang ditekankan adalah ajakan bagi pelajar untuk berjalan kaki ke sekolah serta pembatasan penggunaan kendaraan bermotor bagi anak di bawah umur.

Narasi ramah lingkungan ini sengaja dipadukan dengan agenda penghematan fiskal daerah.

Menurut Dedi, efisiensi internal pemerintah adalah prioritas utama untuk menurunkan biaya produksi birokrasi yang selama ini membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Transformasi ini diharapkan menjadi standar baru dalam pengelolaan pemerintahan yang lebih ramping dan tepat sasaran.

“Yang pertama, dari sisi internal pemerintah, itu menurunkan biaya produksi pemerintah,” katanya.