Harga Minyak Melesat di Atas Asumsi, Anggota DPR Ingatkan Beban Subsidi Bisa Membengkak

Indoragamnewscom-Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memicu lonjakan harga minyak dunia, dengan potensi harga minyak mentah Indonesia (ICP) melampaui asumsi APBN 2026 yang dipatok sebesar 70 dolar AS per barel.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap tekanan fiskal negara, terutama dari membengkaknya beban subsidi dan kompensasi energi.

Anggota Komisi VI DPR Christiany Eugenia Paruntu menegaskan perlunya langkah antisipatif segera diperkuat, terutama oleh PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN yang bertanggung jawab atas pengadaan dan distribusi energi nasional.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi pada impor minyak mentah, BBM, dan LPG, dengan nilai mencapai sekitar 15 miliar dolar AS atau setara lebih dari Rp250 triliun per tahun.

“Setiap kenaikan harga minyak mentah di atas asumsi APBN dapat berdampak langsung pada peningkatan beban subsidi dan kompensasi energi,” ujar Christiany kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Ketergantungan pada pasokan dari kawasan Timur Tengah membuat negara sangat sensitif terhadap gejolak harga global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, impor migas Indonesia dari Arab Saudi mencapai 267,4 juta dolar AS dan dari Uni Emirat Arab sebesar 200,6 juta dolar AS pada Januari 2026.

Kedua negara itu berkontribusi masing-masing 8,84 persen dan 6,34 persen terhadap total impor migas nasional .

Eskalasi konflik yang memicu penutupan Selat Hormuz—jalur yang dilalui sekitar 30 persen perdagangan minyak dunia —telah mendorong harga minyak Brent melonjak 7,6 persen ke level 78,41 dolar AS per barel, level tertinggi dalam 52 minggu terakhir.

Jika penutupan berlangsung selama sepekan, harga minyak diproyeksikan mencapai 90-100 dolar AS per barel .

Menurut politikus Partai Golkar itu, jika harga minyak dunia melonjak hingga mendekati 80-100 dolar AS per barel sebagaimana diproyeksikan sejumlah analis global, tekanan terhadap APBN, nilai tukar rupiah, serta inflasi domestik berpotensi meningkat tajam.

Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan setiap kenaikan 1 dolar AS pada ICP akan menambah beban belanja negara sebesar Rp10,3 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi, dengan defisit bersih sekitar Rp6,7 triliun setelah dikurangi tambahan penerimaan .

“Kita tidak boleh lengah. Stabilitas energi adalah fondasi stabilitas ekonomi nasional,” tambahnya.

Christiany juga menyoroti pentingnya menjaga kecukupan stok dan kelancaran distribusi, terutama menjelang periode Ramadan dan Idul Fitri di mana konsumsi energi masyarakat meningkat signifikan.

Penguatan cadangan operasional, diversifikasi sumber impor, serta optimalisasi kilang domestik dinilai menjadi langkah strategis untuk memitigasi risiko gangguan pasokan.

Pakar energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti memprediksi harga minyak dunia bisa naik hingga 100 dolar AS per barel jika konflik berlangsung berkepanjangan.

Ia mengingatkan pentingnya pemerintah mengantisipasi pembengkakan anggaran karena lonjakan harga telah melampaui asumsi makro APBN 2026.

Menutup pernyataannya, Christiany menegaskan komitmennya di Komisi VI DPR untuk terus mengawal kebijakan ketahanan energi nasional. Ia berharap pemerintah dan Pertamina dapat bersinergi secara erat menjaga stabilitas pasokan dan harga energi di Indonesia, sehingga masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak geopolitik global dan tekanan ekonomi yang lebih luas.