Pemko Pekanbaru Perketat Standar Dapur Program MBG

Indoragamnewscom, PEKANBARU-Pemerintah Kota Pekanbaru memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait standar dan mutu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pemko kini lebih selektif dalam menjalin kerja sama pengelolaan dapur MBG, menekankan kualitas dan standarisasi pada tahap operasional.

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, menegaskan prioritas pemko adalah mutu dapur.

“Sekarang kami lebih mengutamakan mutu dapur. Standarisasi dapur SPPG harus benar-benar diterapkan,” ujarnya dikutip pada Minggu malam (22/2/2026).

Dalam waktu dekat, pemko akan mengundang koordinator wilayah SPPG dan satuan tugas untuk mengevaluasi dapur yang beroperasi, memastikan masing-masing memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari 119 SPPG yang terdaftar, hanya 100 unit yang beroperasi dan sekitar 30 persen telah memenuhi standar SLHS.

Baca Juga

BMKG Deteksi Bibit Siklon 93S di Indonesia Timur, Politis PKB Minta Masyarakat Waspada

“Kami ingin mengetahui di mana letak persoalannya. Setelah evaluasi, dapat diambil tindakan yang tepat,” kata Ingot.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, menambahkan rapat konsolidasi bertujuan mengoptimalkan pelaksanaan program di Riau. Hingga kini, 633 SPPG telah berdiri di provinsi tersebut, dibangun oleh mitra maupun swadaya masyarakat dengan lebih dari 25 ribu relawan.

“Kehadiran kami memastikan tugas kepala SPPG berjalan sesuai ketentuan agar tidak terjadi persoalan akibat pelanggaran standar operasional prosedur (SOP),” ujar Sony.

Ia menegaskan seluruh tahapan program memiliki SOP yang wajib dipatuhi, dan ketidakpatuhan menjadi penyebab utama persoalan di lapangan.

Anggaran makan bergizi gratis ditetapkan Rp15.000 per porsi untuk kelompok umum, dan Rp13.000 per porsi bagi balita, taman kanak-kanak, serta Raudhatul Athfal (PAUD).

BGN mewajibkan setiap Kepala Pelaksana Program Gizi memiliki akun media sosial untuk menyampaikan informasi publik, termasuk menu harian, bahan makanan, harga, dan kandungan gizi setiap porsi.

“Keterbukaan ini menjadi bentuk kontrol sosial. Jika ada harga tidak sesuai, masyarakat dapat menegur dan melaporkan,” tegas Sony.

Secara nasional, penerima manfaat program telah mencapai sekitar 60 juta orang, dengan pengawasan melibatkan masyarakat, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya.

BGN menargetkan pembangunan 800 SPPG di Riau, saat ini 633 unit telah berdiri dan sisanya masih dalam proses. Portal pendaftaran SPPG sementara ditutup, namun pelaku usaha dapat mengajukan secara resmi jika suatu kecamatan kekurangan layanan.