Deputi Kemenko PM Abdul Haris saat meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kawasan Widuri Kendal/Foto: Humas KemenkoIndoragamnewscom, JAKARTA-Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menetapkan target ambisius untuk menghapus kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2026. Strategi utama yang diusung adalah optimalisasi pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan dengan mengintegrasikan program lintas sektor.

Fokus implementasi saat ini diarahkan pada monitoring dan evaluasi di Kawasan Widuri serta Kawasan Perdesaan Prioritas Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, guna memastikan terciptanya lapangan kerja baru secara berkelanjutan.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Abdul Haris, mengungkapkan bahwa pendekatan berbasis kawasan telah membuahkan hasil konkret di Kendal. Salah satu indikator keberhasilannya adalah operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Fasilitas ini tidak hanya mendukung program gizi nasional, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi warga lokal.
“Kawasan Widuri telah mencatat sejumlah capaian konkret, salah satunya dengan berdirinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal dengan perputaran dana mencapai Rp900 juta hingga Rp1 miliar per SPPG,” kata Abdul Haris dalam keterangan resminya, Jumat (13/2/2026).
Selain SPPG, pertumbuhan koperasi mandiri masyarakat non-Merah Putih menjadi bukti bangkitnya ekonomi produktif warga. Sejak diluncurkan pada 17 September 2025, model pemberdayaan ini menempatkan desa-desa sekitar sebagai pelaku utama pembangunan, bukan sekadar objek penerima bantuan.
Langkah sinkronisasi ini didorong oleh data sosial ekonomi yang menunjukkan urgensi intervensi pemerintah di wilayah Jawa Tengah. Di Desa Wonosari saja, tercatat 14,53 persen individu berada pada kelompok desil 1.
Secara lebih luas, Provinsi Jawa Tengah masih mencatatkan lebih dari 4,06 juta individu yang masuk dalam kategori kelompok rentan tersebut.
Abdul Haris menegaskan bahwa angka-angka tersebut memerlukan pembangunan yang terarah dan kolaboratif.
“Kawasan Widuri bukan sekadar proyek, melainkan ruang kolaborasi nyata masyarakat, di mana desa-desa sekitar menjadi penerima manfaat sekaligus pelaku utama pembangunan,” ujarnya saat meninjau lokasi pada Kamis (12/2/2026).
Pemerintah juga memperkuat Kawasan Perdesaan Prioritas Sukorejo–Plasma Petik Sari sebagai kawasan tematik yang mengandalkan potensi lokal. Kemenko PM mendorong terbentuknya simbiosis mutualisme lintas sektor untuk mempercepat perluasan kesempatan kerja di perdesaan. Hal ini dilakukan guna menekan angka 35.612 individu desil 1 yang tersebar di Kabupaten Kendal.
Keberhasilan target nol persen pada 2026 sangat bergantung pada konsistensi intervensi program dan partisipasi aktif warga. Pemerintah meyakini bahwa kesinambungan koordinasi antar pemangku kepentingan akan menjadi kunci dalam mengubah status ekonomi masyarakat dari kelompok rentan menjadi komunitas mandiri.







Tidak ada komentar