Konflik Timteng: Tiga Skenario Haji 2026 Disiapkan

Indoragamnews.com, Jakarta-Pemerintah tidak bisa menjamin keamanan secara absolut di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah yang terus berubah. Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyatakan bahwa yang bisa dilakukan negara adalah memaksimalkan seluruh instrumen pengamanan—dari pengalihan rute penerbangan hingga protokol evakuasi darurat.

Pernyataan itu disampaikan Selly di Jakarta, Selasa (14/4/2026), usai Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Haji dan Umrah RI. Ia menjelaskan pemerintah telah menyiapkan tiga skenario utama dalam menghadapi eskalasi situasi: jemaah tetap berangkat dengan pengamanan ketat, pembatalan oleh Indonesia, atau penutupan akses oleh Pemerintah Arab Saudi.

“Ini menunjukkan bahwa negara tidak berjalan tanpa perencanaan, tetapi justru mengedepankan prinsip mitigasi risiko secara komprehensif,” ujar legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu -3.

Tiga skenario yang disiapkan pemerintah mencakup pemberangkatan penuh sesuai jadwal, pemberangkatan separuh jemaah dengan melihat perkembangan situasi, serta opsi mengikuti kebijakan Arab Saudi apabila menutup akses ibadah haji demi alasan keamanan -8.

Selly menegaskan keamanan jemaah adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Namun dalam situasi geopolitik yang dinamis, tidak ada jaminan yang bersifat absolut. “Yang dilakukan negara adalah memastikan seluruh instrumen pengamanan dimaksimalkan,” katanya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menegaskan bahwa keselamatan jemaah menjadi fokus utama pemerintah. “Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jemaah haji. Ini yang paling penting,” ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangannya beberapa waktu lalu -6.

Sejumlah langkah mitigasi telah disiapkan, antara lain pengalihan jalur penerbangan ke rute yang lebih aman, diplomasi untuk menjamin koridor aman bagi jemaah Indonesia sebagai non-kombatan, hingga kesiapan protokol evakuasi darurat -3. Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan maskapai penerbangan untuk menyiapkan rute alternatif melalui Ethiopia atau negara lain yang tidak terdampak konflik -10.

Komisi VIII DPR RI memberikan sejumlah masukan penting. Pertama, pemerintah harus transparan dan aktif menyosialisasikan setiap skenario kepada calon jemaah, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian. Kedua, memastikan kesiapan layanan di titik krusial seperti bandara Jeddah dan Madinah, termasuk kehadiran tim siaga 24 jam.

Ketiga, menjamin profesionalitas syarikah penyedia layanan agar tidak mengulang persoalan pelayanan seperti tahun sebelumnya. Keempat, melakukan perhitungan ulang secara detail terkait kapasitas layanan, baik akomodasi, transportasi, maupun konsumsi.

Selly juga menekankan pemerintah harus memastikan bahwa hak keuangan jemaah terlindungi dalam setiap skenario. Jika terjadi pembatalan, baik oleh Indonesia maupun oleh otoritas Arab Saudi, maka mekanisme pengembalian dana harus jelas, transparan, dan tidak merugikan jemaah.

“Dengan ikhtiar yang maksimal dan mitigasi yang matang, kami berharap masyarakat dapat menjalankan ibadah haji dengan tenang dan khusyuk,” demikian Selly.