Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam/Foto: Humas DPR RIIndoragamnewscom, JAKARTA-Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mengkritik tajam langkah PT Pertamina (Persero) yang menaikkan harga BBM nonsubsidi secara mendadak tanpa sosialisasi.

Ia menyebut kenaikan yang terjadi per 18 April 2026 ini sangat memberatkan rakyat, terutama karena masyarakat di sejumlah daerah terpaksa membeli BBM nonsubsidi akibat sulitnya akses BBM subsidi.
“Lagi-lagi Pertamina menaikkan harga BBM tanpa ancang-ancang, dan kenaikannya pun sekarang cukup signifikan. Kebijakan ini pastinya sangat memberatkan rakyat,” kata Mufti Anam dalam keterangan tertulisnya dikutip Senin (20/4/2026).
Berdasarkan informasi harga BBM di situs MyPertamina, harga Pertamax Turbo dengan RON 98 melonjak tajam dari Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400 per liter. Kenaikan juga dialami Dexlite dari Rp14.200 per liter menjadi Rp23.600 per liter, sementara Pertamina Dex melesat dari Rp14.500 per liter menjadi Rp23.900 per liter. Harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar masih tetap.

Mufti menilai kenaikan ini menjadi langkah mundur setelah pemerintah sebelumnya dinilai berani karena tidak menaikkan harga BBM subsidi di tengah gejolak geopolitik global. “Kemarin masyarakat ditenangkan dengan narasi bahwa harga BBM tidak akan naik. Rakyat diminta percaya, diminta tenang. Baru saja masyarakat menyambut dengan sukacita. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba hari ini harga BBM melonjak sangat tajam, tanpa kesiapan, tanpa empati, tanpa komunikasi,” imbuh politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Mufti menyatakan apa yang dilakukan Pertamina saat ini sebenarnya sudah menjadi kekhawatiran sejak lama, di mana pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi namun melakukan berbagai langkah substitusi. Bahkan Mufti sebelumnya sudah mengingatkan agar pemerintah tidak memberi harapan palsu kepada masyarakat. “Ternyata pemerintah benar PHP (pemberi harapan palsu) kepada rakyat,” ungkapnya.
Politisi dari Dapil Jawa Timur II itu menegaskan bahwa meskipun yang dinaikkan adalah harga BBM nonsubsidi yang biasanya digunakan kalangan menengah ke atas, dampaknya dirasakan semua lapisan masyarakat—termasuk ekonomi bawah.
Sebab fakta sulitnya BBM subsidi ditemukan di sejumlah daerah memaksa masyarakat yang seharusnya berhak memperoleh BBM subsidi untuk membeli BBM nonsubsidi yang harganya kini meroket.
“Di banyak daerah, rakyat harus antre panjang, bahkan pulang dengan tangan kosong karena stok BBM subsidi habis. Dalam kondisi seperti itu, mereka dipaksa membeli BBM nonsubsidi. Dan hari ini, justru BBM nonsubsidi harganya dinaikkan secara ugal-ugalan,” imbuhnya.
“Ini bukan lagi soal subsidi atau nonsubsidi. Ini soal keadilan bagi rakyat. Dan ini soal sensitivitas pemerintah yang menaikkan harga BBM di saat kondisi ekonomi rakyat sedang tidak baik-baik saja,” tegas Mufti.
Ia pun meminta pemerintah dan Pertamina memperbaiki distribusi BBM subsidi dan segera menurunkan harga saat kondisi global membaik. “Jika harga minyak dunia mulai turun, maka segera turunkan harga. Jangan tunggu tekanan rakyat baru bergerak,” tutupnya.







Tidak ada komentar