PIK 2 Mewah, Warga Tersisih? DPR Bongkar Dampak Sosial dan Lingkungan

Indoragamnewscom, JAKARTA-Pembangunan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Tangerang, Banten, menuai sorotan dari Anggota Komisi VII DPR RI Mujakkir Zuhri.

Dalam kunjungan kerja spesifik ke kawasan tersebut, ia menyoroti dampak sosial dan lingkungan yang dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir, terutama nelayan lokal.

Sebagai putra daerah asli pesisir Tangerang, Mujakkir mengaku memiliki kedekatan emosional dengan wilayah yang kini berubah drastis akibat pembangunan masif.

Ia menilai transformasi kawasan tidak sepenuhnya diikuti dengan perlindungan terhadap kehidupan warga setempat yang menggantungkan penghasilan dari laut.

“Saya tahu persis wilayah pantai, mulai dari Dadap sampai ke Rambu Betis. Persis, karena memang itu tadi apa yang disampaikan tuh, kayak sungai Lurus, sungai Tahang, itu tempat saya mancing semua. Tempat saya main, sekarang hilang,” terang Mujakkir saat pertemuan dengan pengelola kawasan PIK 2, perwakilan Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, dan Kementerian Ekraf di Tangerang, Banten, Kamis (5/2/2026).

Ia menilai banyak warga lokal kehilangan akses ruang hidup dan mata pencaharian yang selama ini bergantung pada aktivitas pesisir. Menurutnya, pembangunan kawasan harus tetap memperhatikan keberlanjutan sosial masyarakat sekitar.

Meski mengapresiasi kemajuan pembangunan fisik yang pesat, Mujakkir mengingatkan agar pertumbuhan kawasan tidak menciptakan kesenjangan sosial yang mencolok. Ia melihat adanya potensi perbedaan mencolok antara kemewahan di dalam kawasan dan kondisi masyarakat di sekitarnya.

Ia juga menyoroti tingginya harga kebutuhan di kawasan PIK 2 yang dinilai belum ramah bagi warga lokal maupun masyarakat dari wilayah Pantura Tangerang yang ingin berkunjung.

“Juga masyarakat yang datang ke sini, dari Pantura, ah mau jalan-jalan ini ke PIK, luar biasa, saya juga sering datang. Tidak ada tempat makanan yang murah. Mahal semua. Ini jangan sampai PIK 2 ini bisa dinikmati oleh orang-orang yang punya duit. Tapi tolonglah, kita sediakan tempat-tempat khusus, Pak. Minimal sepadan dengan orang Pantura,” tambahnya.

Selain persoalan sosial, dampak lingkungan juga menjadi perhatian utama. Mujakkir menyebut proses betonisasi kawasan telah mengurangi daerah resapan air, sehingga banjir kini lebih sering melanda permukiman warga sekitar.

Ia juga menyinggung kondisi infrastruktur yang rusak akibat mobilisasi kendaraan proyek yang melebihi kapasitas jalan. Menurutnya, lemahnya pengawasan terhadap tonase kendaraan mempercepat kerusakan jalan di sekitar area pembangunan.

“Kasihanlah dengan masyarakat kita yang sekarang infrastrukturnya hancur, Pak. Hancur luar biasa. Yang itu betonisasi kalau dibangun itu ukurannya minimal 5 tahun harus buat. Tapi 8 bulan, 1 tahun itu sudah hancur. Karena apa? Lalu lalang mobil yang overload, yang kekuatan jalan kamu pakai cuma 15 ton, itu dilewati oleh 40 ton. Jalan provinsi aja engga kuat, apalagi jalan kabupaten,” tegas Mujakkir.

Ia pun mendorong pemerintah daerah dan pengelola kawasan untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas proyek, termasuk pengaturan kendaraan berat, agar dampaknya tidak semakin merugikan masyarakat sekitar.