Meutya Hafid: AI Bisa Dongkrak PDB Indonesia hingga 3,67 Persen

Indoragamnewscom, JAKARTA-Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan bahwa perluasan adopsi kecerdasan buatan (AI) berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga 3,67 persen.

Peningkatan ini didorong oleh melonjaknya kebutuhan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor industri.

“Daya saing hari ini tidak lagi ditentukan oleh sumber daya, tetapi oleh kemampuan beradaptasi dengan teknologi, terutama AI. Nilai kini bergeser, bukan lagi soal sumber daya, tetapi kemampuan kita mengelola data menjadi solusi,” ujar Meutya dalam forum “The Power of AI” di Bali, Sabtu (18/4/2026).

Merujuk pada data Bank Dunia, Indonesia kini menempati peringkat ke-41 dari 198 negara dan masuk dalam Kategori A untuk transformasi digital publik yang kuat.

“Indonesia terus memperkuat posisi sebagai kekuatan utama ekonomi digital di Asia Tenggara,” imbuhnya.

Posisi strategis ini ditopang oleh ekosistem digital yang kuat serta pertumbuhan ekonomi digital yang terus melaju pesat di kawasan.

Saat ini, sektor keuangan dan ritel dinilai sebagai pionir paling maju dalam penggunaan AI. Namun Meutya mendorong sektor-sektor mendasar lainnya untuk segera menyusul.

“Kesehatan, pertanian, dan manufaktur harus dipercepat karena di sanalah dampak terbesar bisa kita ciptakan,” tegasnya.

Pemerintah juga terus mendorong pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan AI, mengingat hingga 2023 baru sekitar 38,7 persen UMKM yang telah memanfaatkan teknologi digital.

Menanggapi perkembangan AI yang sangat cepat, pemerintah memastikan akan menghadirkan payung hukum yang adaptif. Meutya menegaskan bahwa regulasi AI merupakan kebutuhan mendesak untuk melindungi publik sekaligus memberi arah bagi pelaku industri.

Pemerintah telah merampungkan Peraturan Presiden tentang peta jalan dan etika AI nasional yang kini tinggal menunggu pengesahan.

“Regulasi AI bukan lagi pilihan, ini kebutuhan yang mendesak dan tidak terhindarkan. Peta jalan ini memberi arah yang jelas sekaligus memastikan perlindungan publik dari berbagai risiko AI,” tandasnya.

Pemerintah berkomitmen memastikan transformasi digital ini bersifat inklusif, tidak hanya didominasi perusahaan besar, tetapi juga menjangkau para pelaku UMKM agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata di seluruh pelosok tanah air.