Said Abdullah: Yield SBN Tinggi Harus Ditebus Belanja Produktif

Indoragamnewscom, JAKARTA-Tahun 2027 pemerintah masih menghadapi beban berat: jatuh tempo bunga dan pokok utang dalam jumlah besar. Di saat yang sama, delapan Program Prioritas Nasional menuntut pembiayaan baru.

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menekankan perlunya dukungan fiskal berkelanjutan agar pelaksanaan program berjalan optimal.

“Pada tahun 2027 kita masih akan menanggung jatuh tempo bunga dan pokok utang yang besar. Pada saat yang sama kita dihadapkan pada tuntutan untuk menggali pembiayaan utang,” ujar Said dalam Rapat Kerja Banggar DPR bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Said menyoroti proyeksi yield Surat Berharga Negara (SBN) tahun 2027 yang diperkirakan berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3 persen. Kondisi ini, menurutnya, menghadirkan dilema: di satu sisi dapat meningkatkan daya tarik investasi, namun di sisi lain berpotensi menambah beban pembayaran bunga negara.

Ia meminta pemerintah memperhitungkan berbagai faktor yang memengaruhi persepsi investor: outlook lembaga pemeringkat, volatilitas nilai tukar, kondisi fiskal, hingga kepastian regulasi. Pengelolaan faktor-faktor tersebut penting untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.

“Kalaupun yield SBN harus lebih tinggi, kami berharap bisa ditebus dengan belanja yang produktif, yang mendatangkan kenaikan pendapatan karena sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, sebab tax buoyancy tiga tahun terakhir ini menurun,” tegasnya.

Delapan Program Prioritas Nasional dalam KEM-PPKF 2027 mencakup kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.

“Kedelapan program merupakan tahapan berkelanjutan dari pembangunan jangka menengah dan panjang kita,” pungkas Said.