DPR: Alokasi Anggaran Penanganan Krisis Iklim Masih 3,6%, Perlu Ditingkatkan

Indoragamnewscom, JAKARTA-Indonesia tidak lagi berada pada fase perubahan iklim. Menurut Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno, negara ini telah memasuki krisis iklim—satu tahap di atas perubahan iklim, sebelum bencana iklim.

Karena itu, ia mendorong penguatan alokasi anggaran untuk penanganannya dalam RKA-KL Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Tahun 2027.

“Salah satu problem terbesar kita adalah masalah krisis iklim. Saya sudah tidak mau menyebutnya lagi sebagai perubahan iklim. Kita hari ini sudah satu tahap di atas perubahan iklim, tetapi satu tahap sebelum bencana iklim, yaitu krisis iklim,” ujar Eddy dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR dengan Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Eddy menilai alokasi anggaran selama ini masih relatif kecil dibandingkan tantangan yang dihadapi. Ia mengapresiasi adanya tambahan anggaran dalam pagu 2027, tetapi porsinya dinilai masih perlu ditingkatkan.

“Saya memang sudah melihat adanya tambahan yang diusulkan di dalam pagu anggaran 2027, tetapi kalau kita presentasikan itu 3,6 persen dari total pagu anggaran yang akan diajukan. Mudah-mudahan bisa ada peningkatan penguatan sehingga kita bisa melakukan penguatan terhadap mitigasi perubahan iklim,” pungkas Eddy.