DPR Tuntut Transparansi Global Terkait Insiden Ledakan Kapal di Hormuz

Indoragamnewscom, JAKARTA-Komisi I DPR RI mendesak dilakukan penyelidikan menyeluruh atas tragedi ledakan kapal tugboat Mussafah 2 di kawasan Selat Hormuz yang melibatkan warga negara Indonesia.

Langkah ini dipandang mendesak guna memastikan apakah insiden maut tersebut dipicu oleh kegagalan teknis, kesalahan operasional, atau justru imbas dari eskalasi konflik di wilayah perairan tersebut.

DPR menilai kejelasan informasi dari otoritas internasional sangat krusial demi memberikan rasa adil bagi keluarga korban, terutama mengingat tiga ABK asal Indonesia masih dalam status pencarian.

Kejelasan terkait penyebab tenggelamnya kapal menjadi prioritas utama untuk menentukan langkah perlindungan warga negara di zona berisiko tinggi.

Meskipun satu WNI dilaporkan selamat dan tengah menjalani perawatan medis akibat luka bakar di Oman, ketidakpastian nasib rekan sejawatnya memicu desakan agar pemerintah Indonesia meningkatkan koordinasi lintas negara.

Adapun dinamika keamanan di perairan Hormuz yang dikenal sangat kompleks, mengharuskan proses investigasi dilakukan secara transparan tanpa mengesampingkan kemungkinan adanya agresi pihak luar.

“Harus ada penyidikan yang mendalam agar ada ketegasan dan kejelasan mengenai sebab kejadian ini, apakah ini sebuah agresi atau kesalahan. Itu harus dipastikan melalui proses investigasi yang melibatkan semua pihak,” ujar Dave Akbarshah Fikarno, Selasa (10/3/2026).

Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut menengarai bahwa penguatan mitigasi bagi pelaut Indonesia yang beroperasi di wilayah rawan konflik merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda.

Sementara itu, otoritas legislatif masih menunggu laporan perkembangan dari perwakilan RI di mancanegara terkait upaya evakuasi dan pencarian fakta di lapangan.

Di sisi lain, komunikasi aktif antara pekerja migran dengan kantor kedutaan dipandang sebagai benteng perlindungan utama dalam menghadapi situasi darurat di masa depan.

“Kami mendorong para WNI yang menjadi ABK untuk rutin berkomunikasi dengan perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri agar pergerakan mereka dapat dipantau,” kata Dave menambahkan.

Insiden yang menimpa kapal Mussafah 2 ini menambah deretan panjang risiko keamanan bagi tenaga kerja di sektor pelayaran internasional pada jalur perdagangan global yang tengah memanas.

DPR memastikan akan terus mengawal penuntasan kasus ini hingga ditemukan titik terang, sekaligus mengevaluasi standar prosedur keselamatan bagi setiap warga negara yang bekerja di zona maritim dengan risiko keamanan tinggi.