Anggota DPR: Kita Setengah Mati Cari Benur Udang Bagus

Indoragamnewscom, JAKARTA-Anggota Komisi IV DPR RI Riyono membawa kabar dari Rapat Dengar Pendapat bersama Masyarakat Akuakultur Indonesia, membahas sektor udang nasional sedang yang terhimpit.

Biaya produksi membengkak, margin keuntungan menipis, sementara dua akar masalahnya benur dan pakan masih belum terselesaikan.

Riyono menegaskan ketersediaan bibit udang (benur) berkualitas menjadi tantangan serius bagi pengembangan akuakultur, khususnya di kawasan Pantura.

“Kita setengah mati mencari bibit udang yang bagus. Pemerintah pun belum mampu memproduksi secara optimal. Ini menjadi pertanyaan besar, di mana kita bisa menunjukkan kapasitas produksi benih unggul dalam negeri?” ujarnya dikutip Selasa (14/4/2026).

Selain benur, ketergantungan pakan dari perusahaan besar juga menjadi sorotan. Hingga saat ini, belum ada BUMN atau lembaga pemerintah yang mampu menyediakan pakan dengan kualitas setara.

“Pakan kita sangat tergantung pada pengusaha besar. Ketika ditanya siapa yang bisa memproduksi dengan kualitas setara, belum ada jawaban yang memadai. Ini menjadi tantangan bagi para akademisi, profesor, dan pelaku di MAI untuk mencari solusi,” tegasnya.

Kedua persoalan itu berdampak langsung pada biaya produksi tambak yang terus membengkak. Di sisi lain, tingkat risiko kegagalan panen masih tinggi, sementara pasar ekspor cenderung berfluktuasi.

“Biaya semakin besar, margin keuntungan semakin tipis, dan pasar luar negeri juga sedang terguncang. Ini adalah tantangan kita bersama,” lanjut Riyono.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, produksi udang nasional pada 2024 mencapai sekitar 1,2 juta ton. Udang masih menjadi komoditas penyumbang devisa terbesar dari sektor perikanan, dengan nilai ekspor Januari–September 2025 mencapai US$1,4 miliar atau tumbuh 17,5 persen secara tahunan. Amerika Serikat tetap menjadi pasar utama dengan pangsa 63,1 persen dari total ekspor udang nasional.

Namun, sektor ini masih menghadapi kendala struktural serius. Kualitas benih belum merata, bahan baku pakan masih bergantung pada impor (terutama tepung ikan dan kedelai), serta serangan penyakit seperti Early Mortality Syndrome (EMS) dan Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) yang kerap menurunkan produktivitas tambak.

Wabah EHP di Pantura bahkan disebut dalam kondisi darurat karena menyebabkan sindrom pertumbuhan lambat yang merugikan petambak hingga miliaran rupiah.

Sementara itu, meski secara total nilai ekspor perikanan 2025 mencapai US$6,27 miliar atau tumbuh 5,2 persen , tekanan terhadap komoditas udang tetap terasa akibat melemahnya permintaan global serta standar baru yang lebih ketat dari negara pengimpor.

Melalui RDP tersebut, Komisi IV mendorong sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan kalangan akademisi untuk memperkuat ekosistem akuakultur nasional.

Upaya ini dinilai penting agar sektor perikanan budidaya dapat benar-benar menjadi pilar kedaulatan pangan, energi, farmasi, biomaterial, serta penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.