Firman Soebagyo Kecam Impor Garam Australia

Indoragamnewscom, JAKARTA-Ketergantungan Indonesia terhadap impor garam dari Australia memicu kritik tajam dari parlemen karena dinilai sebagai bukti nyata lemahnya keberpihakan negara terhadap petani lokal.

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyebut membanjirnya produk asing tersebut bukan disebabkan oleh rendahnya kompetensi petani domestik, melainkan akibat absennya sistem produksi modern yang seharusnya dibangun oleh pemerintah.

Saat industri garam Australia ditopang teknologi penguapan air laut skala raksasa dan infrastruktur kuat, petani garam di Indonesia masih dipaksa berjuang secara manual dengan alat tradisional yang sangat bergantung pada fluktuasi cuaca.

Ketidakadilan struktural ini membuat garam produksi dalam negeri sulit bersaing dari sisi harga maupun standarisasi industri. Di Australia, manajemen modern memungkinkan air laut dikristalkan dengan efisiensi tinggi melalui sistem kolam industri yang terintegrasi.

Sebaliknya, mayoritas sentra garam di tanah air masih minim sentuhan teknologi pemurnian serta tidak memiliki fasilitas gudang penyimpanan yang memadai untuk menjaga stabilitas stok.

Kondisi tersebut diperparah dengan tidak adanya jaminan harga yang melindungi petani dari gempuran produk impor yang jauh lebih murah.

“Australia bisa menjual garam lebih murah karena teknologi mereka jauh lebih maju, skala produksinya besar, dan infrastrukturnya kuat. Di Indonesia, petani dibiarkan berjuang sendiri dengan alat tradisional dan ketergantungan pada cuaca,” tegas Firman dalam keterangan tertulis  di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Firman menyoroti alasan klasik mengenai rendahnya kualitas garam lokal yang sering dijadikan pembenaran oleh pemerintah untuk terus membuka keran impor.

Menurut politisi Partai Golkar ini, rendahnya kualitas produk lokal merupakan dampak langsung dari ketiadaan investasi negara pada sektor teknologi pascapanen.

Pemerintah dianggap lebih memilih jalan pintas melalui kebijakan impor yang instan daripada melakukan pembangunan ekosistem industri garam nasional yang mandiri dan berdaulat dari hulu ke hilir.

“Petani kita disuruh bersaing dengan produk industri asing, tapi negara tidak pernah memberikan senjata yang setara. Ini bukan soal kemampuan petani, ini soal keberpihakan negara,” ujar Firman.

Kritik ini juga menyasar paradigma kebijakan yang dianggap lebih memihak pada kepentingan pasar global dibandingkan kedaulatan pangan strategis.
Ketergantungan pada pasokan negara lain untuk komoditas dasar seperti garam dinilai sebagai ancaman serius bagi ketahanan nasional di masa depan.

Tanpa adanya langkah konkret untuk membangun industri yang kompetitif, nasib jutaan petani garam di Indonesia akan terus dikorbankan demi efisiensi harga yang semu.

“Kalau pemerintah serius, kualitas bisa ditingkatkan. Yang tidak serius itu kebijakan. Lebih mudah impor daripada membangun industri garam nasional,” sindir Firman.

Komisi IV DPR RI berencana menekan pemerintah untuk segera menghentikan kebijakan impor yang merugikan tersebut dan beralih pada penguatan kapasitas produksi dalam negeri.

Langkah ini mencakup desakan untuk pengalokasian anggaran yang lebih besar bagi pengadaan alat pemurnian garam dan pembangunan infrastruktur tambak yang lebih modern.

Firman menegaskan bahwa negara tidak boleh terus menyerah pada mekanisme pasar yang menindas produsen kecil di dalam negeri.

“Kalau garam saja kita tergantung pada negara lain, ini bahaya. Garam itu kebutuhan strategis. Negara tidak boleh menyerah pada pasar dan membiarkan petani dikorbankan,” tegas Firman Soebagyo.