Kemlu Pastikan Ribuan Pasukan Indonesia di Gaza Tidak Ikut Operasi Tempur

Indoragamnewscom, JAKARTA-Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memberikan penegasan terkait rencana pengiriman sekitar 8.000 personel Indonesia ke Gaza, Palestina, sebagai bagian dari International Stabilization Force (ISF).

Pemerintah memastikan seluruh personel tersebut berada sepenuhnya di bawah kendali nasional dan dilarang keras terlibat dalam operasi militer aktif maupun konfrontasi bersenjata.

Langkah ini diambil sebagai implementasi mandat Dewan Keamanan PBB Resolusi 2803 (2025) serta cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

Dalam pernyataan resminya, Sabtu (14/2/2026), Kemlu merinci bahwa tugas utama personel Indonesia di Gaza bersifat non-kombatan. Fokus misi meliputi perlindungan warga sipil, distribusi bantuan kesehatan, rekonstruksi wilayah, serta penguatan kapasitas kepolisian lokal Palestina.

Penggunaan kekuatan senjata hanya diizinkan dalam situasi mendesak untuk membela diri dan mempertahankan mandat secara proporsional.

“Personel Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi tempur atau tindakan apa pun yang mengarah pada konfrontasi langsung dengan pihak bersenjata mana pun,” tulis pernyataan resmi Kemlu.

Indonesia juga menetapkan batasan tegas atau national caveats yang mengikat. Penugasan hanya dilakukan di wilayah integral Gaza dengan prasyarat persetujuan dari otoritas resmi Palestina.

Jika dalam pelaksanaannya misi ISF melenceng dari ketentuan nasional atau kebijakan luar negeri RI, Indonesia menyatakan kesiapan untuk mengakhiri partisipasi secara sepihak.

Pemerintah menekankan bahwa kehadiran fisik personel di lapangan tidak boleh disalahartikan sebagai bentuk normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun yang terlibat konflik.

Indonesia tetap konsisten pada prinsip solusi dua negara (two-state solution) dan parameter internasional yang telah disepakati untuk mendukung kedaulatan penuh Palestina.

Keberadaan pasukan ini murni bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan mencegah krisis kemanusiaan yang lebih dalam di wilayah tersebut, tanpa mengubah posisi diplomasi Indonesia yang selama ini tidak mengakui pendudukan.

Di sisi lain, pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, mengonfirmasi telah terjalin komunikasi dengan pihak Indonesia terkait rencana pengiriman pasukan ini. Namun, ia memberikan catatan keras agar setiap pasukan internasional yang masuk ke Gaza tetap menjaga netralitas dan tidak mencampuri urusan pemerintahan internal rakyat Palestina.

“Kami menekankan bahwa setiap pasukan asing harus tetap netral dan tidak bertindak dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Palestina atau berfungsi sebagai pengganti pendudukan Israel,” ujar Osama Hamdan sebagaimana dikutip dari Jordan Daily, Kamis (12/2/2026).

Hamas mengingatkan agar tugas pasukan internasional dibatasi pada pengamanan perbatasan serta pencegahan agresi militer Israel di masa depan. Kelompok tersebut menolak segala bentuk perwalian asing yang berpotensi mengambil alih kontrol teritori Gaza dari tangan otoritas lokal.