Komisi V DPR Dorong Pemudik Motor Beralih ke Angkutan Massal demi Tekan Angka Kecelakaan

Indoragamnewscom, JAKARTA-Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mendorong pemerintah memperbanyak program konversi kendaraan roda dua ke moda transportasi umum massal guna menjamin keselamatan pemudik.

Sinergi lintas sektoral antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci sukses penyelenggaraan arus mudik Lebaran 2026 yang aman dan nyaman.

Menurutnya, jaminan keselamatan masyarakat harus diwujudkan melalui fasilitas yang mudah diakses.

“Keselamatan ini harus jadi perhatian semua pihak, termasuk di dalamnya terkait dengan meningkatkan subsidi bagi penyelenggaraan mudik supaya masyarakat bisa mengakses secara mudah berbagai kemudahan yang difasilitasi oleh pemerintah,” ujar Huda dikutip Sabtu (14/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud melarang masyarakat menggunakan motor, namun sangat mendorong agar pemerintah dapat memfasilitasi konversi pemudik motor ke angkutan massal secara masif.

“Kita tidak melarang, kita mendorong pemerintah sebanyak-banyaknya bisa mengkonversi. Yang tadinya mau pakai motor tapi difasilitasi pemerintah melalui moda gratis, semangatnya itu. Karena itu program motor angkut gratis (motis) melalui kereta api termasuk kapal laut ini mohon agar bisa dimanfaatkan,” tambahnya.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian kembali menggelar program Mudik Motor Gratis (Motis) pada masa angkutan Lebaran 2026 sebagai bagian upaya pemerintah menekan risiko kecelakaan lalu lintas, terutama yang melibatkan kendaraan roda dua.

Program tersebut ditargetkan dapat mengangkut sekitar 11.900 sepeda motor dan 28.190 penumpang secara gratis menggunakan kereta api . Pendaftaran dibuka 1–29 Maret 2026 secara daring melalui nusantara.kemenhub.go.id atau langsung di stasiun yang ditunjuk.

Anggota Komisi V DPR RI, Fadholi, menekankan bahwa jaminan keselamatan juga sangat bergantung pada sinergi lintas sektoral.

“Komisi V sudah mengadakan rapat secara terpadu dengan seluruh stakeholders, baik kepolisian, Basarnas, Kementerian PU, Kemenhub, dan BMKG. Masing-masing sudah mengambil jalan yang bagus, dan tidak kalah pentingnya adalah melakukan koordinasi dengan kepala daerah,” tegas Fadholi.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho menegaskan bahwa berbagai pihak telah menyiapkan diri untuk mendukung kelancaran operasi pengamanan Lebaran tahun ini.

“Semua kesiapan dalam rangka Operasi Ketupat, baik dari stakeholder, sinergitas, baik dari Kementerian Perhubungan, dari Kementerian PUPR, semua menteri Kabinet Merah Putih, Dirut Jasa Marga, Jasa Raharja, dan seluruhnya sudah siap,” ujarnya dalam Apel Terpadu Jasa Marga Siaga, Selasa (10/3/2026) .

Agus juga mengingatkan bahwa Operasi Ketupat 2026 tidak hanya berfokus pada pengaturan lalu lintas, tetapi juga merupakan operasi kemanusiaan yang bertujuan menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat selama periode Ramadan hingga Idulfitri.

“Kunci keberhasilan Operasi Ketupat 2026 adalah kolaborasi, sinergitas, dan tentunya kebersamaan di lapangan. Together we can, bersama kita kuat, dan bersama kita berhasil,” pungkasnya.

Melengkapi hal tersebut, Huda juga mengingatkan agar pemerintah daerah secara aktif turun tangan mengontrol jalur-jalur darat yang rawan menimbulkan masalah keamanan dan kemacetan.
“Sinergi dengan kepala daerah menjadi sangat penting dalam rangka memastikan alur jalan perlintasan yang akan dipakai mudik bisa terkontrol secara baik. Mulai dari pasar tumpah, tempat wisata, dan seterusnya termasuk perlintasan sebidang dari semua ruas rel kereta api kita,” pungkas Huda.