Legislator Aprozi Pastikan Haji 2026 Tetap Berjalan, Pemerintah Siapkan Mitigasi Konflik

Indoragamnewscom, JAKARTA-Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam memastikan penyelenggaraan ibadah haji 2026 bagi jemaah Indonesia tetap aman dan berjalan sesuai jadwal di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Pemerintah bersama parlemen telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi potensi dampak konflik internasional. Jadwal keberangkatan jemaah haji Indonesia yang dimulai pada 22 April 2026 dipastikan tidak mengalami perubahan.

Aprozi menegaskan bahwa Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam mengelola penyelenggaraan haji di tengah dinamika geopolitik.

“Haji tetap berjalan meskipun konflik terjadi. Ini bukan hal baru, karena pelaksanaan ibadah haji sudah memiliki sistem pengamanan dan komitmen internasional untuk melindungi jemaah,” kata Aprozi dikutip Jumat (3/4/2026).

Pemerintah bersama DPR telah mengantisipasi berbagai skenario risiko, termasuk kemungkinan memburuknya situasi keamanan di Timur Tengah. Melalui upaya antisipasi ini, ia berharap pelaksanaan haji akan tetap berlangsung selama tidak ada penetapan status darurat oleh pemerintah.

Ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk menetapkan status darurat yang dapat mempengaruhi operasional haji.

Aprozi menjelaskan bahwa hingga kini tidak ada kendala berarti baik dari sisi transportasi udara maupun koordinasi dengan otoritas Arab Saudi. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Arab Saudi.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak sebelumnya juga memastikan bahwa persiapan penyelenggaraan haji 2026 tetap berjalan lancar .

Dalam forum yang sama, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menekankan pentingnya menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan luar negeri.

“Kalau kepentingan nasional mengharuskan kita mengambil keputusan tertentu, maka tekanan eksternal tidak boleh membuat Indonesia mundur,” kata Hikmahanto, yang merupakan pakar hukum internasional yang pernah dinominasikan sebagai anggota International Law Commission.

Ia menyoroti dinamika geopolitik di Timur Tengah dan implikasinya terhadap stabilitas energi global, termasuk potensi pengaturan lalu lintas energi di Selat Hormuz.

Menurutnya, Indonesia dapat menghadapi dilema dalam pemilihan sumber energi ketika tekanan politik negara lain bertabrakan dengan kepentingan nasional.

Hikmahanto turut mengingatkan eskalasi konflik yang melibatkan Israel dan Iran, serta intervensi Amerika Serikat yang tujuan strategisnya belum konsisten, menimbulkan ketidakpastian dalam peta konflik global.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan tiga skenario mitigasi untuk operasional haji 2026. Pertama, jemaah tetap diberangkatkan normal dengan maskapai memilih rute penerbangan yang aman.

Kedua, jika eskalasi memanas meski Arab Saudi tetap melaksanakan operasional, Indonesia akan menunda keberangkatan demi keselamatan jemaah. Ketiga, ketika Arab Saudi memutuskan tidak melaksanakan operasional haji, Indonesia juga tidak akan memberangkatkan jemaah.

Komisi VIII DPR telah menilai koordinasi lintas sektor menjadi kunci menjaga stabilitas nasional. Pemerintah dan parlemen optimistis langkah mitigasi yang telah disiapkan akan memastikan pelayanan publik tetap berjalan, termasuk penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia.