Legislator Minta Desain WFH untuk ASN Jelas dan Terukur

Indoragamnewscom, JAKARTA-Rencana pemerintah menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) harus disertai desain kebijakan yang jelas dan terukur. Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, mengingatkan agar efisiensi bahan bakar minyak (BBM) tidak mengorbankan kualitas pelayanan publik.

Wacana WFH mengemuka sebagai langkah antisipasi dampak ekonomi akibat konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu pasokan energi global.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menjadi salah satu pihak yang mengusulkan skema tersebut .
Presiden Prabowo Subianto pun telah meminta jajarannya mengkaji langkah efisiensi BBM, termasuk penerapan WFH dan pengurangan hari kerja, dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026) .

“Ketika nanti pemerintah akan menerapkan WFH, saya kira pemerintah perlu juga membuat desain WFH ini dengan jelas dan terukur,” kata Bey dikutip Rabu (18/3/2026).

Politikus Fraksi Partai NasDem itu mengapresiasi usulan WFH dalam rangka efisiensi BBM, terutama karena bertepatan dengan momentum libur Hari Raya Idulfitri dan Nyepi. Namun ia menekankan perlunya perhitungan detail potensi penghematan BBM dari kebijakan tersebut.

“(Perlu dihitung) baik secara data berapa BBM yang kita mau hemat serta bagaimana pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik dan efektif meskipun WFH diberlakukan,” ujarnya.

Bey juga menyoroti perlunya pemetaan instansi atau kementerian yang dapat menerapkan kebijakan WFH. Dengan jumlah pegawai negeri yang mencapai ribuan orang, kebijakan ini tidak bisa diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik tugas masing-masing institusi.

“Karena instansi dan kementerian kan banyak, ada berapa ribu PNS. Tinggal instansi atau kementerian mana saja yang akan menyelenggarakan WFH dengan rentang waktu yang sudah ditetapkan. Mungkin nanti di situ akan terlihat berapa BBM yang bisa dihemat,” ujarnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapan menerapkan WFH bagi ASN di lingkungannya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan langkah ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat.

“Untuk work from home, maka apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat akan dijalankan di DKI Jakarta juga,” ujar Pramono di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).

Pramono menjelaskan bahwa konflik berkepanjangan di Timur Tengah berpotensi memberi tekanan pada penyediaan energi global. “Karena bagaimanapun perang di Iran yang terlalu lama ini pasti akan memberikan tekanan penyediaan energi terutama untuk gas dan juga untuk BBM,” katanya.

Namun ia memastikan ketersediaan BBM di Jakarta masih dalam kondisi aman sehingga masyarakat tidak perlu melakukan panic buying.

Dari sisi dunia usaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kebijakan WFH tidak bisa diterapkan untuk semua sektor. Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan sektor manufaktur membutuhkan kehadiran fisik pekerja sehingga tidak memungkinkan menerapkan sistem kerja dari rumah.

“Jadi kita harus melihat situasi dan kondisi daripada perusahaan masing-masing. Terutama untuk karyawan pabrik dan lain-lain, itu kan tidak mungkin mereka pakai sistem WFH,” ujarnya di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026).

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai kebijakan WFH untuk ASN relatif mudah diterapkan karena tidak membutuhkan tambahan anggaran.

Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan ini hanya menyasar konsumsi energi di sektor pemerintahan, sementara porsi terbesar penggunaan BBM berasal dari masyarakat umum dan sektor transportasi.