Kemenpar Gagal Jadi Komunikator Utama, Politisi PDI-P Soroti Ego Sektoral di Daerah

Indoragamnewscom, JAKARTA-Komisi VII DPR RI menyoroti lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam pengelolaan destinasi wisata nasional. Minimnya forum komunikasi yang substantif antara Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah, dan pengelola wisata dinilai menjadi salah satu kendala utama.

Hal ini mengemuka dalam Kunjungan Kerja Komisi VII ke Klaten, Jawa Tengah, Jumat lalu (22/5/2026).

Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini menegaskan bahwa peran pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata, sangat penting untuk mengatasi ego sektoral yang masih kerap terjadi di berbagai daerah.

“Ada beberapa catatan yang ingin memang kami titik beratkan kepada peran pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata untuk bisa menyelesaikan masalah ego sektoral,” ujar Novita dikutip pada Minggu (31/5/2026).

Menurut politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut, Kementerian Pariwisata harus mampu menjadi komunikator utama yang menjembatani aspirasi dan kebutuhan sektor pariwisata di daerah. Selama ini, fungsi kementerian dinilai masih terjebak pada peran regulatif tanpa membangun jembatan komunikasi yang efektif.

“Jadi Kementerian Pariwisata harus benar-benar mampu menjadi komunikator yang memang bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisawatan yang ada di setiap masing-masing daerah,” lanjutnya.

Dengan koordinasi yang kuat, setiap pihak dapat menjalankan perannya secara maksimal dalam mendukung peningkatan jumlah wisatawan dan pengembangan destinasi wisata nasional.

Novita menilai, penguatan pola komunikasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci agar pengelolaan pariwisata Indonesia dapat berjalan lebih terintegrasi dan efektif.

“Penting sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola wisata untuk menciptakan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan,” tegasnya.

Temuan Komisi VII di Klaten ini menambah panjang catatan DPR terhadap sektor pariwisata. Sebulan sebelumnya, Anggota Komisi VII Rycko Menoza dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Menteri Pariwisata mengkritik infrastruktur dan konektivitas yang disebut masih menjadi kelemahan utama destinasi wisata domestik. Beberapa bandara berstatus internasional, ia mencontohkan, bahkan belum memiliki penerbangan langsung.

Komisi VII memastikan akan terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing destinasi wisata sekaligus memastikan pengembangan pariwisata berjalan berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.