ORI Pantau Kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

Indoragamnewscom, GORONTALO-Ombudsman Republik Indonesia (ORI) secara aktif memantau kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, untuk tata kelola pelayanan publik yang lebih baik.

Pemantauan itu merupakan bagian dari Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk tahun 2025, dimana Dinas Sosial ditetapkan sebagai salah satu lokus atau wilayah penilaian.

Pertemuan evaluasi antara perwakilan Ombudsman dengan jajaran Dinas Sosial Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan pada Rabu lalu. Agenda rutin ini bertujuan mengukur progres dan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik. “Kami melihat sejauh mana progres penyelenggaraan pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemprov Gorontalo, khususnya Dinas Sosial, dalam kurun waktu selama tahun 2025,” ujar Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Sagita Wartabone, Jumat (14/11/2025).

Menurut Slamet Husain, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang turut mendampingi dalam pertemuan, fokus penilaian kali ini ditekankan pada aspek maladministrasi.

Ombudsman menitikberatkan pada pengukuran sejauh mana Dinas Sosial mematuhi standar pelayanan yang baik, dan bebas dari praktik maladministratif.

Tujuan kedatangan ORI tidak hanya menilai, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola dan mencegah praktik menyimpang.

Beberapa bentuk penyimpangan yang menjadi perhatian serius meliputi penundaan pelayanan, ketiadaan kepastian prosedur atau biaya, pelayanan yang diskriminatif, serta tidak tersedianya sarana pengaduan yang mudah diakses masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen dan kesiapan dalam menghadapi penilaian ini, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo telah menyiapkan bukti dukung berupa kurang lebih 42 eviden.

Di tingkat Provinsi Gorontalo, hanya tiga instansi yang menjadi lokus penilaian Ombudsman tahun ini, yaitu Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Rumah Sakit Ainun Habibie.

Program pelayanan prima ini juga sejalan dengan komitmen Pimpinan Daerah, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah, untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.