Pelecehan Online ke Perempuan, Anggota DPR: Ini Masalah Demokrasi

Indoragamnewscom, JAKARTA-Anggota BKSAP DPR RI Rio A.J Dondokambey mengungkapkan, perempuan di dunia politik seringkali menghadapi realitas daring yang berbeda dibandingkan laki-laki.

Perdebatan dapat dengan cepat beralih dari isu kebijakan ke gender, penampilan, peran keluarga, moralitas, atau kehidupan pribadi.

“Ini bukan hanya masalah komunikasi. Ini adalah masalah demokrasi. Ketika pelecehan online membungkam para pemimpin perempuan atau menghambat perempuan memasuki kehidupan publik, demokrasi kehilangan suara, perspektif, dan keterwakilan,” tegas Rio dikutip Senin (7/6/2026).

Ia menyampaikan hal ini dalam agenda intervensi pada sesi ke-4 dengan tema Challenging online stereotypes, violence and disinformation against women in politics di Beograd, Serbia, Rabu (3/6/2026).

Diskusi ini merupakan rangkaian IPU Global Conference of Women Parliamentarians yang diselenggarakan 2-4 Juni 2026.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, jika digunakan dengan bijak, media sosial tak hanya memperluas partisipasi, namun juga dapat memperkuat narasi gender yang lebih berfokus pada atribut pribadi dibandingkan substansi kebijakan.

Ia menegaskan tantangan ini harus menjadi tanggung jawab bersama: pemerintah, parlemen, platform digital, media, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan.

“Ketika platform digital beroperasi secara global, kami yakin diskusi internasional yang lebih kuat mengenai tanggung jawab platform menjadi semakin penting. Platform tidak boleh membiarkan layanannya menjadi saluran disinformasi, pelecehan, dan konten berbahaya,” tuturnya.

“Untuk itu, Indonesia sedang menjajaki pendekatan yang lebih kuat terhadap akuntabilitas platform, ekosistem digital yang lebih aman, dan transparansi yang lebih besar,” terangnya.

Rio berpandangan bahwa memperkuat ketahanan digital juga sama pentingnya melalui literasi digital, perilaku online yang bertanggung jawab, dan kesadaran yang lebih kuat terhadap misinformasi.

“Oleh karena itu, melindungi perempuan dalam politik bukan berarti membatasi perdebatan demokratis. Hal ini adalah tentang memastikan bahwa partisipasi tetap aman, penuh hormat, dan setara,” tutup Rio.