Pemerintah Usulkan Rp815 M untuk Kompor Listrik 2027

Indoragamnewscom, JAKARTA-Pemerintah kembali menggaungkan program konversi energi rumah tangga. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar untuk program kompor listrik pada tahun 2027.

Langkah ini menjadi salah satu upaya strategis mengurangi ketergantungan terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) .

Usulan tersebut disampaikan Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Anggaran kompor listrik ini masuk dalam pagu indikatif Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) yang mencapai Rp1,8 triliun pada 2027 .

“Kompor listrik, karena ini untuk kita mengurangi kebutuhan LPG, kita mencari bauran energi lain. Jadi energi yang kita dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tapi kompor listrik, CNG, macam-macam yang kita buat itu sebesar Rp815,56 miliar,” ujar Bahlil dalam rapat tersebut dikutip Rabu (17/6/2026).

Menurut Bahlil, saat ini Indonesia mengimpor sekitar 80 persen dari kebutuhan LPG nasional. Setiap tahun, devisa negara yang dikeluarkan untuk impor LPG mencapai Rp120 triliun, dengan subsidi di atas Rp80 triliun. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa diversifikasi energi, akan menjadi masalah serius bagi keuangan negara.

“Kalau kondisi ini terus kita biarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi soal. Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik,” tegasnya.

Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan kompor listrik dengan daya di bawah 900 kilovolt ampere (kVA) agar dapat digunakan oleh masyarakat di pedesaan dengan daya listrik terbatas.

Namun, ia belum menentukan jumlah unit kompor listrik yang akan disiapkan. Kepastian jumlah unit baru akan diumumkan pada Agustus mendatang.

Selain program kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengusulkan anggaran sebesar Rp635,24 miliar untuk pengembangan program motor listrik. Kedua program tersebut akan dijalankan melalui Direktorat Jenderal EBTKE dan masuk dalam kategori program baru untuk RAPBN 2027.