OJK: Perempuan Garda Terdepan Tata Kelola Bersih

Indoragamnewscom, JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong kontribusi nyata perempuan dalam memperkuat tata kelola pembangunan nasional.

Momentum peringatan Hari Kartini dimanfaatkan untuk menyoroti masih tingginya angka kekerasan berbasis gender di tengah dominasi perempuan di birokrasi.

Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena, mengungkapkan data yang kontradiktif. Di satu sisi, 57 persen aparatur sipil negara adalah perempuan. Namun di sisi lain, sepanjang 2025 tercatat lebih dari 1.000 kasus kekerasan berbasis gender, dengan sekitar 80 persen korbannya adalah perempuan.

“Dalam birokrasi, sekitar 57 persen aparatur sipil negara adalah perempuan. Pada saat yang sama, sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 1.000 kasus kekerasan berbasis gender, dengan sekitar 80 persen korbannya adalah perempuan,” ujar Sophia dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2026) .

Sophia menegaskan bahwa perempuan memiliki kontribusi fundamental dalam membangun generasi berintegritas. Peran itu dimulai dari keluarga, sebagai pendidik pertama, teladan dalam kehidupan sosial, hingga pengelola ekonomi rumah tangga. Integritas, kata dia, harus ditanamkan sejak dini dari lingkungan keluarga.

Peran perempuan juga menjadi kunci dalam mendukung program prioritas pemerintah. Sophia merujuk pada Asta Cita keempat tentang penguatan pembangunan sumber daya manusia dan kesetaraan gender, serta Asta Cita ketujuh tentang reformasi tata kelola, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.

OJK menggelar talkshow bertajuk “Kartini Menginspirasi: Berjiwa Independen, Teguh Berintegritas” di Pendopo Museum RA Kartini, Rembang, Jawa Tengah. Kegiatan ini diikuti 220 peserta secara luring dan lebih dari 4.500 peserta secara daring dari berbagai kalangan: kementerian/lembaga, legislatif, pelaku industri jasa keuangan, akademisi, hingga mahasiswa.

Pemilihan Rembang sebagai lokasi kegiatan bukan tanpa alasan. “Biasanya kegiatan dilakukan secara daring di Jakarta, namun tahun ini kita hadir langsung di tempat bersejarah agar bisa lebih menghayati gagasan emansipasi perempuan yang visioner,” ujar Sophia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, yang hadir secara daring menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Dalam tata kelola pemerintahan modern, integritas dan independensi bukan sekadar nilai moral. Integritas merupakan fondasi dari kepercayaan publik,” ujar Rini.

Ia menambahkan, tanpa integritas, kebijakan yang baik bisa kehilangan legitimasi. Tanpa kepercayaan publik, institusi negara akan sulit menjalankan perannya secara efektif.

Kementerian PAN-RB telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagai kerangka bagi aparatur negara.

OJK menegaskan komitmennya terhadap penerapan tata kelola bersih melalui sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di seluruh satuan kerja, pengendalian gratifikasi secara konsisten, serta sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencetak penyuluh antikorupsi bersertifikat.

Perempuan di sektor jasa keuangan didorong aktif memperkuat budaya anti-fraud, memahami larangan gratifikasi, serta memanfaatkan Whistleblowing System (WBS) untuk pelaporan dugaan pelanggaran etik dan indikasi fraud.