Riau Perluas Kerja Sama Pasokan Pangan ke Jateng-DIY, Antisipasi Gagal Panen di Sumatera

Indoragamnewscom, RIAU-Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Riau bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah memperluas kerja sama antardaerah ke Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, dua provinsi yang menjadi sentra produksi hortikultura nasional.

Langkah ini ditempuh untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara yang kerap terganggu akibat bencana hidrometeorologi.

Penandatanganan nota kesepahaman jual-beli secara business to business dilakukan di Pekanbaru, Selasa (3/3/2026), disaksikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi, Kepala Perwakilan BI Provinsi Riau Panji Achmad, serta jajaran pimpinan BI dari DIY dan Jawa Tengah. Kerja sama ini melibatkan empat Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan tiga pemerintah provinsi .

Sebanyak tujuh kelompok tani dari DIY dan Jawa Tengah turut ambil bagian, yakni Kelompok Tani Sidodadi dan Gisik Pranaji (Kulonprogo), Koperasi Pemasaran Petani Hortikultura Puncak Merapi (Sleman), Koperasi Jasa Pancarga Tani Gemilang (Magelang), Kelompok Tani Sidomakmur (Brebes), Koperasi Desa Merah Putih Sidamulya (Brebes), serta PT Sinergi Brebes Inovatif (Brebes).

Sejumlah kelompok tani tersebut juga tercatat sebagai National Champion Cabai dan Bawang Merah yang menjadi mitra strategis Kementerian Pertanian.

Dari sisi pembeli, tiga pelaku usaha pangan di Riau terlibat, yakni BUMD Pangan PT Riau Pangan Bertuah, PT Sarana Pangan Madani Pekanbaru, dan Koperasi Propas Syariah Pekanbaru.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan apresiasi atas dukungan Bank Indonesia yang konsisten menjadi pemikir kebijakan TPID dan aktif memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah.

“Perluasan KAD ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pasokan tetap aman dan harga tetap terkendali. Kita belajar dari pengalaman sebelumnya, ketika gangguan pasokan di daerah mitra seperti Sumatera Barat dan Sumatera Utara berdampak langsung terhadap inflasi di Riau,” ujarnya, dikutip Kamis (5/3/2026).

Menurut Syahrial, kolaborasi lintas provinsi ini juga menjadi bentuk mitigasi risiko apabila terjadi bencana hidrometeorologi atau gangguan distribusi di wilayah pemasok utama.

Pada akhir 2025, longsor di perbatasan Riau–Sumatera Barat sempat memutus jalur distribusi dan memicu lonjakan harga cabai hingga Rp90 ribu per kilogram. Bahkan, pada puncaknya harga cabai sempat menembus Rp140 ribu per kilogram, yang oleh pengamat disebut sebagai simbol kegagalan sistem ketahanan pangan Riau.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Riau, Panji Achmad, menegaskan bahwa kerja sama antardaerah merupakan bagian dari program strategis Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera, sebelumnya dikenal sebagai Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan.

GPIPS merupakan program terbaru Bank Indonesia yang berfokus pada penguatan pasokan pangan secara struktural, tidak semata stabilisasi harga jangka pendek.

“KAD bukan sekadar kerja sama perdagangan, tetapi upaya membangun ekosistem pasok yang berkelanjutan. Dengan memperluas sumber pasokan ke Jawa, kita memperkuat resiliensi pangan Riau sehingga gejolak harga dapat ditekan, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri,” jelas Panji.

Ia menambahkan, keterbatasan produksi komoditas strategis di Riau membuat stabilitas harga cabai dan bawang merah sangat dipengaruhi pasokan dari luar daerah. Berdasarkan data, produksi cabai lokal baru mampu memenuhi sekitar 25-30 persen dari total kebutuhan masyarakat.

Pada akhir 2025, bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera turut mendorong inflasi Riau meningkat hingga 1,21 persen month-to-month, meskipun tidak terjadi langsung di provinsi tersebut.

“Kondisi ini menjadi pembelajaran penting bahwa kesinambungan pasokan harus dijaga melalui diversifikasi daerah mitra. Dengan sinergi yang kuat antar TPID dan dukungan Bank Indonesia, kami optimistis inflasi Riau tetap berada dalam rentang sasaran,” tutur Panji.