Stok Beras Tertinggi dalam Sejarah Tembus 5,19 Juta Ton, Harga di Pasar Masih di Atas HET

Indoragamnewscom, JAKARTA-Komisi IV DPR RI memastikan stok beras nasional mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah menyusul kunjungan kerja reses ke Gudang Bulog Panaikang, Makassar, Sulawesi Selatan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto mengungkapkan bahwa posisi stok pangan nasional saat ini berada di angka 5.198.000 ton, meningkat signifikan dari posisi sebelumnya yang berkisar 4,7 juta ton.

“Stok sangat mencukupi, bahkan tertinggi sepanjang sejarah. Tapi dalam diskusi tadi muncul fakta bahwa harga beras di pasar masih di atas HET (Harga Eceran Tertinggi). Kami meminta kalkulasi tepat agar stok yang aman ini berbanding lurus dengan harga pasar yang terkendali,” ujar Panggah dikutip Sabtu (25/4/2026).

Pernyataan ini sejalan dengan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mencatat total stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) secara nasional per 23 April 2026 telah tembus di angka 5.000.198 ton—tertinggi sepanjang sejarah.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak dan Indonesia sudah berhenti impor beras sejak 2025, dengan upaya untuk tidak melakukan impor pada 2026 karena produksi dalam negeri mencukupi.

Pemerintah telah menetapkan batas harga melalui kebijakan HET yang wajib dipatuhi seluruh pedagang, dengan rincian beras medium sebesar Rp13.500 per kg, beras premium Rp14.900 per kg, dan beras SPHP di Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, Sulawesi) sebesar Rp12.500 per kg.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi pelaku usaha untuk menaikkan harga dan pihaknya meminta seluruh pedagang untuk mematuhi ketentuan HET.

Infrastruktur dan Regulasi Jadi Perhatian

Selain stabilitas harga, Komisi IV juga menyoroti infrastruktur pergudangan Bulog. Panggah mencatat adanya kendala pada program pembangunan gudang baru, di mana anggaran investasi sebesar Rp5 triliun hanya mencakup pembangunan fisik tanpa pengadaan tanah .

“Kalau lahan Pemda jauh dari pusat distribusi atau pasar, tentu akan membebani biaya logistik. Kami sedang memikirkan bagaimana pengamanan pengadaan tanah agar tidak ada spekulasi atau penyimpangan, sehingga distribusi pangan lebih efisien,” tambahnya.

Sebagai langkah konkret dukungan regulasi, Komisi IV DPR RI tengah mendorong percepatan revisi Undang-Undang Pangan. Mengingat banyaknya poin yang diubah (mencapai 33 poin), langkah ini bukan lagi sekadar perubahan, melainkan penggantian undang-undang.

Beberapa poin utama dalam regulasi baru tersebut meliputi penguatan fungsi Bulog sebagai stabilisator stok dan harga, peningkatan keterlibatan pemerintah daerah, serta program diversifikasi pangan nasional.

Mitigasi Fenomena El Nino 2026

Komisi IV mengingatkan pentingnya mitigasi terhadap fenomena El Nino 2026. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), ancaman kekeringan dapat mengganggu pola tanam dan menurunkan produksi pertanian.
Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) memprediksi El Nino akan mulai terjadi pada pertengahan 2026, yang dapat mempengaruhi suhu global dan pola curah hujan.

Sebagai salah satu lumbung pangan utama, Sulawesi Selatan diharapkan tetap konsisten menjadi penopang distribusi pangan nasional. Komisi IV meminta sinergi antara Bulog, Bapanas, dan PT Pupuk Indonesia untuk memastikan ketersediaan input pertanian seperti bibit unggul dan pupuk guna menjaga produktivitas di tengah cuaca ekstrem.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bisnis Bulog, Febby Novita, menyambut baik pengawasan dan dukungan dari Komisi IV DPR RI. Ia menegaskan bahwa Bulog terus bergerak sesuai penugasan dari Bapanas, baik di sektor hulu maupun hilir.

“Di hulu kami menjadi off-taker petani sesuai Inpres, dan di hilir kami melaksanakan penyaluran SPHP serta bantuan pangan,” jelas Febby.