TPPO di Dumai Meningkat, DPR Soroti Jalur Tikus Selat Malaka dan Desak Satgas Terpadu

Indoragamnewscom, JAKARTA-Komisi XIII DPR RI menyoroti tingginya kasus TPPO di Dumai serta maraknya Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) di wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Masalah TPPO Dumai, jalur ilegal, hingga lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan menjadi perhatian serius dalam kunjungan kerja spesifik ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Provinsi Riau, Kamis (5/2/2026).

Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan tugas keimigrasian di wilayah strategis nasional. Letak geografis Dumai yang berada di jalur internasional dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap aktivitas perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli Siahaan, menegaskan bahwa wilayah pesisir Dumai menjadi titik rawan karena banyaknya akses tidak resmi yang kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan lintas negara.

“Yang sangat tinggi terjadi di sini adalah TPPO dan TPPM, karena jalur-jalur yang dilalui, khususnya dari Selat Malaka, bisa dikatakan banyak jalan-jalan tikus,” ujar Maruli.

Desak Pembentukan Satgas dan Pemetaan Wilayah Rawan

Maruli menilai persoalan TPPO dan TPPM tidak bisa ditangani satu lembaga saja. Ia menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dengan koordinasi yang lebih kuat.

Menurutnya, perlu dibentuk satuan tugas terpadu yang melibatkan berbagai instansi, termasuk Kepolisian dan TNI Angkatan Laut, untuk memperkuat pengawasan di jalur perbatasan laut.

“Kita sudah mendorong agar dilakukan satgas, kemudian pemetaan, dan koordinasi dengan Polri serta aparat yang ada, karena ini juga dekat dengan angkatan laut,” lanjutnya.

Jalur Laut Nonresmi Dominasi Pelanggaran Keimigrasian

Berdasarkan data Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, pelanggaran keimigrasian dalam lima tahun terakhir didominasi perlintasan ilegal melalui jalur laut nonresmi. Aktivitas ini melibatkan warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang keluar masuk tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Sejumlah kasus besar bahkan mencatat keterlibatan puluhan WNA dan pekerja migran Indonesia nonprosedural yang mencoba melintas secara ilegal.

Kondisi ini memperkuat kekhawatiran DPR bahwa jalur pesisir Dumai menjadi salah satu titik rawan perdagangan orang di Indonesia.

DPR Apresiasi Kinerja Imigrasi di Tengah Keterbatasan

Di sisi lain, Komisi XIII DPR RI mengapresiasi kinerja jajaran Kantor Wilayah dan Kantor Imigrasi Dumai yang tetap menjalankan pengawasan hingga ke lapangan, meskipun menghadapi keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia.

“Dengan semangat kepala kantor dan jajaran, ini luar biasa. Walaupun fasilitas dan SDM terbatas, pengawasan tetap dilakukan secara rutin. Kami sebagai anggota DPR RI sangat mengapresiasi kinerja Kakanim dan Kanwil,” tegas Legislator Partai Golkar tersebut.

Komisi XIII menyatakan akan menampung berbagai masukan dari jajaran Imigrasi Dumai. Hasil kunjungan ini akan dibahas di tingkat pusat, terutama terkait dukungan anggaran, penguatan kelembagaan, serta keberlanjutan satgas pengawasan lintas sektor.