Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Desak Pemerintah Percepat Kurangi Impor Susu 80 Persen

Indoragamnewscom, JAKARTA-Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menyebut progres penurunan impor susu nasional masih sangat lambat. Padahal ketergantungan terhadap bahan baku luar negeri mencapai 80 persen.

“Saya melihat progresnya masih sangat-sangat lambat. Oleh karena itu, saya minta kepada mitra kementerian untuk menyusun action program bertahap bagaimana ketergantungan impor susu ini terus dikurangi,” ujarnya dikutip Sabtu (11/4/2026).

Ia mengungkapkan, masalah yang dihadapi peternak lokal masih berkutat pada persoalan klasik yang tak kunjung tuntas: bibit, pakan, hingga manajemen limbah. Data Kementerian Pertanian 2025 menunjukkan produksi susu segar nasional baru mencapai 820.874,82 ton dari populasi sapi perah sebanyak 499.360 ekor, yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Sementara kebutuhan nasional mencapai sekitar 4,55 juta ton per tahun, sehingga produksi domestik baru mampu memenuhi sekitar 14-20 persen.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (8/4/2026), menyoroti lonjakan ketergantungan impor dalam tiga dekade terakhir. “Dulu impor susu hanya 40 persen, sekarang jadi 81 persen. Ini terjadi karena saran IMF yang kita terima mentah-mentah, akhirnya pertanian kita berantakan,” ujarnya.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya struktur hulu industri pengolahan susu nasional yang belum efisien dan terintegrasi. Produktivitas sapi perah di Indonesia yang masih rendah, sekitar 10-12 liter per ekor per hari, disebutnya tidak mampu memenuhi kebutuhan industri yang terus meningkat.

“Secara ekonomi, ini memperlihatkan asimetri daya saing dan kegagalan mencapai skala ekonomi optimal. Pelaku industri lebih rasional memilih bahan baku impor yang stabil, efisien, dan konsisten mutunya,” ujarnya.

Dalam kunjungan ke Salatiga, Panggah mengusulkan dua pendekatan klaster untuk memacu produksi susu nasional. Pertama, melibatkan dunia usaha untuk berkontribusi aktif. Kedua, melakukan pembinaan intensif terhadap peternak kecil agar produksi riil meningkat.

Ia membandingkan lambatnya progres sektor susu dengan komoditas pangan lain.

“Kami berterima kasih, masalah beras sudah ada progres. Masalah ayam maupun daging juga Alhamdulillah sudah terpenuhi. Tapi masih banyak masalah jagung, kedelai, susu—ini semua persoalan yang progresnya masih sangat lambat,” pungkas legislator asal Dapil Jawa Tengah VI itu.

Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional Indra Wijayanto, yang turut hadir dalam kunjungan tersebut, menyatakan pihaknya mendukung penuh upaya percepatan swasembada susu.

“Tentunya kami mendukung upaya Bapak Presiden yang menempatkan swasembada pangan sebagai program prioritas. Kami siap membantu agar ekosistem ini terbangun dari hulu hingga hilir,” ujarnya.

Pemerintah sebelumnya telah menginstruksikan industri pengolahan susu untuk menyerap produksi dari peternak lokal.

“Industri pengolahan susu wajib menyerap susu dari peternak lokal. Jika tidak, izin dan kuota impornya bisa kami bekukan atau tahan,” ujar Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Adapun target pemerintah dalam lima tahun ke depan adalah mendatangkan dua juta sapi indukan tanpa menggunakan APBN, melalui investasi dari 167 perusahaan yang akan bermitra dengan peternak lokal.