Kementerian PU Usulkan Anggaran Rp 13 Triliun untuk Perbaikan Infrastruktur di Sumatera Barat

Indoragamnewscom, JAKARTA-Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, meninjau langsung lokasi terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Tanah Datar, Senin (8/12/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PU melihat langsung kondisi infrastruktur yang porak-poranda, termasuk jalan arteri penghubung Kota Padang, Padang Panjang, Bukittinggi, hingga ke Pekanbaru.

Rombongan juga meninjau Nagari Padang Laweh Malalo di Kecamatan Batipuh Selatan yang mengalami kerusakan parah akibat banjir bandang.

“Kementerian PUPR telah mengusulkan anggaran sekitar Rp13 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi seluruh infrastruktur yang rusak akibat bencana di Sumatera Barat, termasuk Tanah Datar,” ujar Dody Hanggodo.

Ia menambahkan, usulan tersebut masih bersifat personal dan akan segera dituangkan dalam bentuk proposal resmi kepada Presiden.

“Kami akan membereskan seluruh infrastruktur yang terdampak, termasuk jalan dan jembatan, sesuai arahan Presiden Prabowo untuk segera dikerjakan oleh pemerintah pusat,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menjelaskan bahwa Kementerian PUPR telah melakukan pendataan terhadap seluruh infrastruktur yang rusak di Sumatera Barat, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

“Kerusakan mencakup jalan, irigasi, gedung perkantoran, rumah ibadah, sekolah, madrasah, dan infrastruktur lainnya. Total kebutuhan anggaran yang diusulkan mencapai Rp13 triliun dan sudah dilaporkan kepada Presiden,” jelas Andre.

Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap daerahnya. Ia meminta seluruh OPD untuk bergerak cepat dan berkoordinasi dalam menyusun data serta langkah rekonstruksi pascabencana.

“Semua OPD diminta aktif dan sigap. BPBD harus mengkoordinasi OPD lain dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” kata Eka Putra.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mampu memperbaiki seluruh fasilitas umum dan rumah warga yang rusak tanpa dukungan pemerintah pusat.

“Daerah tidak bisa menanggung sendiri kerusakan yang begitu luas. Karena itu, segera siapkan proposal kepada pemerintah pusat agar kita bisa mendapatkan porsi anggaran sesuai kebutuhan,” tambahnya.