Lahan Pertanian Kalsel Terdampak Banjir Capai 12 Ribu Hektare, Pemprov Fokus Pemulihan Bertahap

Indoragamnewscom, BANJARBARU-Pemulihan lahan pertanian Kalsel terus dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah kabupaten dan kota setelah banjir merendam ribuan hektare area pertanian. Upaya ini ditempuh secara bertahap untuk memastikan proses pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman, mengatakan banjir yang terjadi beberapa waktu lalu berdampak pada sejumlah subsektor pertanian, mulai dari tanaman pangan hingga hortikultura.

“Pasca banjir, yang terdampak bukan hanya tanaman pokok seperti padi dan jagung, tetapi juga tanaman hortikultura. Saat ini kita sedang melakukan pemulihan, namun tidak hanya oleh pemerintah provinsi, melainkan bersama pemerintah kabupaten dan kota,” ujar Syamsir Rahman di Banjarbaru, Senin (9/2/2025).

Data sementara menunjukkan luas lahan pertanian yang terdampak banjir diperkirakan mencapai sekitar 12 ribu hektare. Sebagian lahan sudah mulai ditangani oleh petani secara mandiri, sementara sisanya masih dalam tahap pemantauan.

“Sebagian sudah dikerjakan oleh petani sendiri. Sisanya masih kami monitoring karena ada lahan yang memang belum bisa dilakukan penanaman maupun olah lahan,” jelasnya.

Pemerintah provinsi kini mendorong percepatan pemulihan melalui penyuluh pertanian, petugas pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT), serta koordinasi dengan jajaran teknis di lapangan.

Pemulihan saat ini difokuskan di sejumlah wilayah yang terdampak cukup signifikan, di antaranya Kabupaten Banjar, Tapin, dan Tanah Laut. Sementara sentra pertanian di Barito Kuala juga terdampak, meski tidak terlalu luas.

“Sentra pertanian di Barito Kuala juga terdampak, tetapi tidak terlalu banyak. Kondisi ini akan kita bahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi teknis (rakortek) yang akan dilaksanakan minggu depan,” ujarnya.

Menurut Syamsir, penanganan pasca banjir tidak bisa dilakukan sepihak oleh pemerintah provinsi. Setiap kabupaten dan kota memiliki peran penting karena kewenangan wilayah berada di pemerintah daerah setempat.

“Pemerintah provinsi tidak memiliki wilayah. Yang memiliki wilayah itu kabupaten dan kota. Jadi kita bersama-sama mengidentifikasi ulang bersama pemerintah kabupaten/kota dan kelompok tani,” ucap Syamsir.

Syamsir menegaskan bantuan dari pemerintah provinsi akan diberikan secara selektif. Hal ini mempertimbangkan keterbatasan anggaran akibat penyesuaian dan pemotongan anggaran tahun berjalan.

Beberapa pemerintah kabupaten disebut telah lebih dahulu menyiapkan bantuan bagi petani terdampak di wilayah masing-masing.

“Kalau semua diminta, nanti semuanya minta bantuan. Padahal beberapa kabupaten sudah menyiapkan bantuan. Provinsi akan melihat kekurangannya saja,” katanya.

Bantuan provinsi nantinya akan difokuskan pada lahan yang benar-benar membutuhkan dukungan tambahan, terutama pada area terdampak dengan luasan di atas seribu hektare.

“Biasanya petani sudah mengantisipasi lebih dulu secara mandiri. Kekurangannya nanti baru kita bantu dari provinsi,” pungkasnya.