Dony Maryadi Oekon Desak Pemerintah Beri Karpet Merah bagi Investor Bioetanol demi Tekan Impor BBM

Indoragamnewscom, BANDUNG–Percepatan pengembangan bioetanol kurangi impor BBM kini menjadi prioritas untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Wakil Ketua Komisi XII, Dony Maryadi Oekon, menegaskan bahwa pemanfaatan bioenergi tersebut merupakan langkah strategis guna memutus ketergantungan pada produk energi luar negeri sekaligus mempercepat transisi energi baru terbarukan di Indonesia.

Dalam peninjauan di fasilitas PT Pertamina NRE di Bandung, Kamis (12/2/2026), terungkap rencana pencampuran bioetanol ke dalam produk Pertamax. Skema ini diproyeksikan mampu memperluas serapan energi hijau di sektor transportasi publik dan kendaraan pribadi secara masif.

Dony menilai Indonesia memiliki modal besar berupa ketersediaan lahan luas yang dapat dikonversi menjadi area tanam sumber bahan baku bioetanol. Pemanfaatan potensi ini dinilai mendesak untuk segera diindustrialisasi secara serius dan berkelanjutan.

“Ini merupakan energi baru yang masuk dalam bioenergi, dalam hal ini bioetanol. Ini harus kita dorong karena dapat mengurangi produk yang kita impor dari luar,” ujar Dony Maryadi Oekon.

Meskipun teknis pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan, pemerintah diminta untuk tidak pasif. Dony menekankan pentingnya peran negara dalam memberikan kepastian hukum dan kemudahan birokrasi bagi pihak swasta yang berminat masuk ke industri ini.

Sektor investasi energi terbarukan harus mendapatkan perlakuan khusus agar ekosistem bioetanol tidak hanya didominasi oleh badan usaha milik negara, tetapi juga melibatkan partisipasi luas dari investor domestik maupun global.

“Kalau kendala pasti ada, tetapi kita harus bersikap proaktif dan diberi kemudahan oleh pemerintah supaya ini bisa berjalan,” tegas Dony.

Ia juga menambahkan bahwa akses bagi penanam modal harus dibuka selebar mungkin demi kepentingan nasional. “Investor harus diberi karpet merah. Kalau yang ingin berinvestasi demi kepentingan kita bersama, jangan diberi kesulitan. Kita bantu supaya ini bisa berjalan,” katanya.

Selain aspek teknologi dan modal, rantai pasok industri bioetanol sangat bergantung pada sektor hulu, yakni ketersediaan bahan baku tanaman (feedstock). Kondisi ini menempatkan petani lokal sebagai aktor kunci yang harus diberdayakan untuk menjamin stabilitas produksi industri energi tersebut.

Komisi XII menyatakan komitmennya untuk mengawal regulasi yang tidak hanya menguntungkan industri besar, tetapi juga memberikan perlindungan dan nilai tambah ekonomi bagi para petani di daerah.

“Kita akan memberdayakan petani karena ini berawal dari tanaman. Petani yang akan menjadi pangkalnya untuk menyediakan feedstock kepada industri,” tutur Dony.

Penyusunan payung hukum bersama kementerian terkait kini sedang diupayakan untuk memastikan pengembangan bioetanol memiliki basis regulasi yang kuat, mencakup insentif bagi investor hingga mekanisme kemitraan dengan petani.