DPR: Polri dan Kejagung Solid Tangani Korupsi Batu Bara

Indoragamnewscom, JAKARTA-Komisi III DPR menegaskan soliditas Polri dan Kejaksaan Agung dalam menangani dugaan korupsi batu bara yang melibatkan oknum aparat penegak hukum dan swasta.

Wakil Ketua Komisi III Rano Al Fath menyebut kedua institusi sepakat membuka perkara seluas-luasnya secara profesional dan transparan.

Ketua Komisi III Habiburokhman menambahkan, kasus ini tak boleh memicu konflik antarinstitusi.

Pernyataan itu disampaikan Rano usai Komisi III melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Kortastipidkor Polri, dan Jampidsus, Sabtu (11/7/2026). Pertemuan itu bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap perkara yang tengah menjadi perhatian publik.

“Kami sangat melihat kekompakan antara dua institusi, dalam hal ini Polri dan Kejaksaan Agung. Jadi yang kita bicarakan hari ini adalah oknum kejaksaan dan ada dari pihak swasta yang kita anggap sedang melakukan perbuatan yang sangat keji karena korupsi. Di situ sudah sepakat dua lembaga ini menyatakan kompak untuk bareng-bareng membuka seluas-luasnya persoalan perkara korupsi ini,” ujar Rano dikutip Senin (13/7/2026).

Legislator PKB itu menegaskan perkara tersebut bukan persoalan kelembagaan, melainkan dugaan perbuatan individu yang harus diproses sesuai hukum.

Ia berharap sinergi Polri dan Kejagung terus dipertahankan agar tak menimbulkan persepsi konflik antarinstitusi. Kekompakan kedua lembaga, katanya, menjadi pesan positif bagi masyarakat bahwa penanganan perkara dilakukan bersama dengan akuntabilitas dan keterbukaan.

Komisi III akan terus mengawasi perkembangan perkara melalui Panja Pengawasan Penegakan Hukum. Rano berharap koordinasi antara DPR, Polri, dan Kejagung memperkuat pemberantasan korupsi dan menjaga kepercayaan publik.

Ketua Komisi III Habiburokhman menegaskan penanganan kasus ini harus jadi momentum memperkuat sinergi antarlembaga. Ia mengingatkan Polri, Kejagung, dan TNI menjaga soliditas karena perkara melibatkan oknum, bukan institusi.

“Oleh karena itu, sama sekali tidak boleh ada konfrontasi atau konflik antarsektoral antarinstansi. Negara membutuhkan kekompakan aparat penegak hukumnya untuk bergerak maju,” kata politisi Gerindra itu.

Habiburokhman menyebut seluruh aparat penegak hukum harus memiliki visi sama mendukung komitmen Presiden Prabowo memberantas korupsi tanpa kompromi.