Satu Tahun Memimpin Dedi Mulyadi Akui Belum Beri Makna Besar

Indoragamnewscom, BANDUNG-Gubernur Dedi Mulyadi memberikan catatan kritis terhadap evaluasi kepemimpinan Dedi Mulyadi selama satu tahun menjabat sebagai orang nomor satu di Jawa Barat.

Meski survei kepuasan publik menyentuh angka tinggi, Dedi secara terbuka mengakui bahwa pemerintahannya bersama Wakil Gubernur Erwan Setiawan belum menghasilkan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan warga secara merata.

Pengakuan ini muncul di tengah tantangan pembangunan yang masih tersendat di berbagai sektor pelayanan dasar, mulai dari kondisi infrastruktur desa hingga akses layanan kesehatan.

“Hari ini satu tahun saya memimpin Provinsi Jawa Barat. Saya merasa Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi serta Erwan Setiawan belum memberikan makna besar bagi kehidupan warga,” kata Dedi, Jumat (20/2/2026).

Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk refleksi atas masih banyaknya persoalan struktural yang belum tuntas di wilayah dengan populasi terbesar di Indonesia tersebut.

Meski demikian, ia tetap menyampaikan apresiasi atas dukungan warga Jawa Barat yang memberikan tingkat kepuasan mencapai 95,5 persen berdasarkan temuan survei Indikator Politik.

Dedi menegaskan bahwa dirinya enggan bersikap jumawa terhadap angka survei tersebut. Baginya, persentase tersebut lebih mencerminkan sentimen emosional publik terhadap niat pembangunan daripada realitas keberhasilan fisik di lapangan.

Ia memisahkan antara popularitas personal dengan capaian pembangunan objektif yang menjadi tugas utamanya.

“Itu bukan keberhasilan pembangunan, tapi itu kecintaan warga atas perjalanan pembangunan,” ujarnya.

Ia menilai persepsi publik yang positif menjadi modal sosial, namun bukan alasan untuk mengabaikan pekerjaan rumah yang menumpuk.

Salah satu hambatan yang paling terasa dalam satu tahun terakhir adalah tekanan fiskal yang membatasi ruang gerak pemerintah provinsi.

Keterbatasan anggaran diakui menjadi penyebab utama tidak optimalnya perbaikan layanan dasar, seperti rusaknya akses jalan di pelosok desa serta ketimpangan fasilitas pendidikan.

Masalah pengangguran yang masih tinggi juga menjadi beban yang belum terselesaikan secara tuntas dalam periode awal kepemimpinannya.

Kondisi keuangan daerah yang ketat memaksa pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan skala prioritas proyek strategis.

“Kepuasan masyarakat belum tercipta dalam layanan nyata. Tapi kami akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu,” ucapnya.

Dedi berkomitmen untuk mempercepat akselerasi pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dengan fokus pada pemerataan layanan publik yang lebih konkret.

Tantangan fiskal yang dihadapi akan coba diatasi dengan efisiensi birokrasi dan pencarian sumber pendapatan alternatif guna memastikan janji kampanye mengenai perbaikan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan tetap berjalan meski di tengah keterbatasan dana.