Kepastian Penyaluran Bantuan Pangan Dinanti Puluhan Juta Keluarga

Indoragamnewscom, JAKARTA-Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendesak Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk segera merealisasikan penyaluran program bantuan pangan beras dan minyak goreng periode Februari-Maret 2026. Langkah ini dinilai mendesak guna menjaga daya beli masyarakat serta meredam gejolak harga pangan menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.

Kendati High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) telah menyepakati penyaluran tersebut sejak 29 Januari 2026, hingga kini realisasi distribusi kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dilaporkan masih tertunda.

Adapun skema penyaluran kali ini akan dilakukan secara sekaligus untuk alokasi dua bulan, dengan rincian 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng per keluarga. Alex menegaskan bahwa ketersediaan stok nasional saat ini berada pada level aman sehingga tidak ada alasan teknis untuk menunda distribusi.

“Stok beras dan minyak, tak ada kendala. Jumlah persediaannya sangat memadai. Kita minta pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk tidak lagi menunda-nunda penyaluran Bapang periode Februari dan Maret 2026 ini,” ujar Alex, dikutip pada Jumat (27/02/2026).

Sementara itu, perluasan basis data penerima manfaat kini mencakup masyarakat desil I hingga IV, yang secara kuantitas mewakili peningkatan sebesar 81,9 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Penambahan jangkauan ini memerlukan mobilisasi logistik dari Perum Bulog sebanyak 664,8 ribu ton beras dan 132,9 ribu kiloliter minyak goreng dengan total alokasi anggaran mencapai Rp11,92 triliun.

Di sisi lain, intervensi pemerintah melalui bantuan pangan ini dipandang strategis sebagai instrumen pengendali inflasi di tengah meningkatnya konsumsi rumah tangga selama Ramadan.

Program bantuan pangan ini merujuk pada keberhasilan implementasi serupa pada tahun 2025 yang dilaksanakan dalam dua tahap. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa distribusi bantuan pangan secara konsisten berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan nasional, sebagaimana terlihat pada capaian Maret 2024 yang menyentuh angka 9,03 persen.

Penyaluran bantuan yang tepat waktu diharapkan dapat mengulang keberhasilan tersebut dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.