Harga Keekonomian LPG 3 Kg Rp42.750, Subsidi Rp30.000 per Tabung

Indoragamnewscom, JAKARTA-Pemerintah mengalokasikan subsidi energi senilai Rp30.000 untuk setiap tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram yang dikonsumsi masyarakat.
Angka tersebut merupakan selisih antara harga keekonomian dengan harga yang dibayarkan konsumen melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan secara rinci struktur subsidi LPG tabung melon dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI. Ia mengungkapkan nilai keekonomian satu tabung LPG 3 kg mencapai Rp42.750, namun pemerintah hanya memungut Rp12.750 dari konsumen.

“Selama ini pemerintah menanggung selisih harga keekonomian dan harga yang dibayarkan masyarakat melalui pemberian subsidi energi maupun non-energi,” ujar Purbaya dalam keterangan yang dikutip Sabtu (7/3/2026).

Data Kementerian Keuangan menunjukkan pemerintah menyalurkan gas bersubsidi tersebut ke pangkalan resmi Pertamina dengan patokan harga Rp12.750 per tabung. Kebijakan serupa diterapkan pada sektor bahan bakar minyak, khususnya Pertalite dan Solar, sebagai upaya mitigasi inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga.

Tekanan terhadap postur fiskal negara terus meningkat seiring fluktuasi harga energi global, namun pemerintah berkomitmen mempertahankan subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat.

Meski subsidi digelontorkan secara masif, pantauan lapangan menunjukkan variasi harga di tingkat distribusi akhir. Di wilayah Tangerang Selatan, Harga Eceran Tertinggi (HET) pada pangkalan resmi tercatat Rp19.000 per tabung.

“Harga jual LPG 3 kg di sini masih berlaku sebesar Rp19.000,” ungkap salah satu pengelola pangkalan di kawasan tersebut.

Di level pengecer atau sub-pangkalan yang menjangkau langsung ke pemukiman, harga mengalami penyesuaian. Sejumlah toko kelontong menjual LPG 3 kg dengan kisaran Rp22.000 per tabung, yang biasanya mencakup biaya operasional pengiriman hingga ke depan pintu rumah pelanggan.

Pemerintah diprediksi akan terus memantau efektivitas distribusi subsidi agar tetap tepat sasaran, mengingat besarnya komitmen APBN yang dialokasikan untuk menopang ketahanan energi nasional.