DPR Dorong Tambahan Dana Bencana

Indoragamnewscom, JAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat melalui Satuan Tugas Pemulihan Pasca-Bencana (Satgas Galapana) menyepakati penambahan alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) guna mempercepat rehabilitasi di wilayah Sumatra.

Kebijakan ini menyasar tiga provinsi terdampak banjir bandang, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, beserta seluruh kabupaten dan kota di bawahnya. Langkah strategis ini diambil sebagai respon atas lambatnya pemulihan infrastruktur dasar yang menghambat aktivitas sosial dan ekonomi warga.
Selain penyesuaian dana transfer, parlemen juga menyetujui skema realokasi anggaran dari pos lain untuk memperkuat pendanaan kementerian dan lembaga yang bersentuhan langsung dengan proyek rekonstruksi di lapangan.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan dukungan fiskal lintas sektor dapat segera menyentuh daerah terdampak tanpa terhambat siklus birokrasi anggaran yang kaku.

Realokasi anggaran yang diputuskan dalam rapat tersebut akan difokuskan pada penguatan kapasitas Kementerian Pekerjaan Umum dalam memperbaiki fasilitas publik yang rusak parah. Fokus perbaikan mencakup jaringan transportasi, gedung sekolah, sarana kesehatan, hingga fasilitas keagamaan seperti pondok pesantren dan madrasah.

Langkah darurat ini dinilai krusial agar layanan publik dapat kembali berfungsi normal dalam waktu singkat.

Baca Juga

Buleleng Jadi Panggung Diplomasi Budaya Dunia

“Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong tambahan anggaran transfer ke daerah atau TKD kepada tiga provinsi dan seluruh kabupaten kota dalam rangka percepatan pemulihan pascabencana Sumatra dapat segera direalisasikan,” ujar Saan Mustopa saat membacakan kesimpulan rapat di Gedung Nusantara V, Rabu (18/2/2026).

Keputusan mengenai pengalihan pos anggaran ini diambil untuk menambal kekurangan dana pada sektor-sektor vital yang perannya sangat mendesak. Saan menjelaskan bahwa penggunaan dana tanggap darurat yang dialihkan dari pos lain merupakan diskresi politik untuk menjamin keberlanjutan renovasi sarana sosial masyarakat.

Tanpa adanya tambahan suntikan dana ini, proyek pembangunan kembali fasilitas pendidikan dan rumah ibadah dikhawatirkan akan mangkrak. Parlemen mendesak agar kementerian teknis segera mengeksekusi dana tersebut dengan transparansi penuh agar manfaatnya langsung dirasakan oleh penyintas bencana.

“Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI menyetujui dana tanggap penyaluran akan diambil dari pos lain untuk tambahan anggaran kementerian pekerjaan umum dalam rangka mendukung pemulihan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas rumah ibadah, pondok pesantren, dan madrasah,” kata legislator asal Fraksi Partai NasDem tersebut.

Selain infrastruktur fisik, perhatian khusus diberikan pada pemulihan hunian para tenaga kesehatan yang bertugas di zona bencana. Tercatat sebanyak 8.747 unit rumah tenaga kesehatan mengalami kerusakan dan membutuhkan renovasi segera agar pelayanan medis tidak terganggu.

DPR memberikan tenggat waktu yang ketat agar pencairan anggaran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tuntas sebelum memasuki hari raya Idul Fitri.

Percepatan ini dianggap sebagai bentuk perlindungan bagi garda terdepan penanganan bencana agar mereka dapat bekerja secara optimal dengan kondisi hunian yang layak.

“Anggaran ini guna mendukung untuk segera realisasi anggaran dari BNPB untuk percepatan renovasi untuk rumah tenaga kesehatan. Kami mendukung percepatan pencairan sebelum hari raya Idul Fitri,” tutur Saan mengakhiri penjelasannya mengenai koordinasi bidang industri dan pembangunan tersebut.