DPR Dukung Moratorium Dapur MBG, Minta Fokus ke Sekolah

Indoragamnewscom, JAKARTA-Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyambut baik keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Ia juga sepakat agar pelaksanaan MBG disalurkan berbasis dapur di sekolah.

“Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG,” kata Charles Honoris di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Charles menilai moratorium ini sebagai kesempatan bagi BGN mengevaluasi tata kelola program, memperbaiki SOP, meningkatkan kualitas SDM, serta memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas gizi.

“Terlebih dalam kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab,” ungkap Charles.

Refocusing Penerima Manfaat: Tak Semua Anak Perlu Dapat MBG
Charles menilai langkah BGN menggeser fokus dari target kuantitas 82,9 juta penerima menjadi prioritas intervensi gizi berkualitas bagi kelompok rentan (ibu hamil, ibu menyusui, balita) dan wilayah 3T sebagai kebijakan yang rasional dan berbasis kebutuhan.

“Fokus baru kebijakan ini adalah yang selama ini kami tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” tuturnya.

Menurut Charles, program MBG tidak seharusnya diposisikan sebagai program universal. “Melainkan sebagai instrumen intervensi gizi yang ditujukan kepada kelompok yang membutuhkan, seperti balita, anak usia sekolah dari keluarga rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat di wilayah dengan prevalensi masalah gizi yang tinggi,” lanjut Charles.

Ia menegaskan, “Tidak semua anak harus menjadi penerima MBG. Program perlu difokuskan pada mereka yang menghadapi risiko kekurangan gizi, stunting, maupun keterbatasan akses terhadap pangan bergizi.”

Dorong Model Dapur Berbasis Sekolah
Charles mendorong transformasi model penyediaan MBG dari pendekatan dapur SPPG terpusat menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah. Menurutnya, model dapur yang terpusat langsung di sekolah akan memungkinkan pengelolaan yang lebih dekat dengan penerima manfaat, memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di sekolah, mengurangi biaya logistik dan distribusi, memperkuat pengawasan kualitas makanan, serta membuka ruang partisipasi sekolah dan masyarakat.

“Termasuk mengurangi biaya logistik dan distribusi, memperkuat pengawasan kualitas makanan, serta membuka ruang partisipasi sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan program,” lanjut legislator dari Dapil DKI Jakarta III itu.

Ia sepakat pendekatan ini lebih sejalan dengan tujuan utama MBG sebagai intervensi gizi. “Dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia, pemerintah dapat menekan biaya investasi dan operasional sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program,” ujar Charles.

Ke depan, Charles meyakini keberhasilan MBG seharusnya tidak diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi dari sejauh mana program mampu menurunkan masalah gizi, meningkatkan kesehatan anak, serta memperbaiki kualitas SDM Indonesia.

“Oleh karena itu, langkah moratorium, penajaman sasaran penerima manfaat, dan penguatan kualitas layanan yang saat ini ditempuh BGN layak mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.