Lapas Jangan Hanya Dikenal Narasi Gelap, Program Jangan Business as Usual

Indoragamnewscom, JAKARTA-Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) tidak menyusun program kerja yang sekadar rutinitas atau business as usual.

Ia menekankan perlunya langkah luar biasa dan terukur untuk menyelesaikan persoalan klasik di lembaga pemasyarakatan maupun keimigrasian.

Willy menyoroti bagaimana narasi mengenai kondisi lapas di Indonesia saat ini masih didominasi kabar-kabar miring. Padahal, menurutnya, lingkungan lapas memiliki potensi sosiologis yang besar jika dikelola dengan pendekatan moral yang tepat, berkaca dari tren positif di luar negeri.

“Kalau kita melihat ini kan narasinya rata-rata atau major narasi itu kan negatif atau gelap, gulita gitu. Padahal di Amerika hari ini secara tren penjaranya luar biasa, Pak Menteri. Islam itu menjadi sebuah tren di semua penjara Amerika hari ini,” ujar Willy.

Lebih lanjut, Willy memberikan catatan kritis mengenai penurunan performa sistem teknologi informasi di lapas. Ia mempertanyakan mengapa Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang pada masa lalu sudah berjalan secara real-time, kini justru mengalami kemunduran.

“Artinya ada sesuatu blank spot yang terjadi nih. Kenapa ini bisa terjadi? Dari hal yang sudah top markotop, ternyata jadi tidak real time. Dengan kemajuan teknologi informasi sekarang, apalagi kalau dulu hanya real time, hari ini kita bisa konekkan dengan semua CCTV hanya dengan satu dashboard. Itu no big deal lah. Jadi kami tentu meminta kita kerjasama,” cecar Willy.

Willy mengingatkan agar manajemen Kemen Imipas tidak menggunakan gaya ‘pemadam kebakaran’ yang baru sibuk bergerak ketika ada masalah mencuat ke publik.

Ia mendesak adanya program kerja konkret untuk mengatasi over capacity, peredaran handphone, narkoba, hingga kebocoran PNBP akibat penyalahgunaan wewenang.

“Ini programnya seperti business as usual saja. Tidak ada hal-hal yang out of the box untuk mengatasi over capacity. Itu bisa dengan skema restorative justice dan pidana sosial, apa kemudian skema yang kita tawarkan untuk handphone dan narkoba. Jadi termasuk juga tentang bukan hanya potensial loss, tapi beberapa PNBP negara yang loss dalam konteks imigrasi yang kemudian diselewengkan,” paparnya.

Willy menegaskan bahwa seluruh mitra kerja Komisi XIII harus menjadi teladan dalam mendukung semangat efisiensi dan penghematan ruang fiskal yang ditekankan Presiden.

Komisi XIII secara resmi belum dapat memberikan persetujuan terhadap usulan kenaikan anggaran yang diajukan kementerian tersebut.

“Tentu usulan Pak Menteri untuk kenaikan anggaran, kita belum bisa setujui, Pak Menteri. Jadi kita sama-sama jadi teladan, semua Mitra Komisi XIII menjadi teladan untuk kemudian spirit Pak Presiden untuk efisiensi, apalagi untuk hal-hal yang sifatnya fisik, Pak Menteri, dan dukungan birokrasi. Kita sama-sama menunjukkan spirit Presiden yang begitu luar biasa, kita terjemahkan dalam kerangka operasional yang sama, satu tarikan napas,” pungkas Willy.